MERESPONS kasus dugaan prostitusi online yang menjerat selebritas Cassandra Angelie, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak kepolisian juga mengungkap pengguna jasa dari sang artis sinetron Ikatan Cinta itu.
Pengungkapan konsumen dari CA, begitu Komnas Perempuan menyebutnya inisial dari seleb itu, bakal berakibat lebih positif. Selain itu, pengungkapan konsumen juga dapat mencegah tindak perdagangan orang untuk tujuan prostitusi.
“Jika memang polisi menempatkan kasus ini sebagai tindak pidana perdagangan orang, maka proses hukum bagi pengguna adalah amanat undang-undang, dan pengungkapan pengguna bisa jadi jauh efektif dalam mencegah tindak perdagangan orang untuk tujuan prostitusi di kemudian hari,” kata Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, saat dihubungi detikcom, Sabtu, (1/1/2022).
Pengguna Jasa atau konsumen dari terduga prostitusi online itu diperkirakan Komnas Perempuan merupakan orang yang bukan dari kalangan bawah. Hal itu dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk mengakses jasa prostitusi online itu. Polisi menyebut tarifnya senilai Rp 30 juta.
“Apalagi para penggunanya ini memiliki status sosial yang baik, mengingat biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit,” ujar Andy.
Menurut Andy, jika kasus yang dialami oleh CA merupakan kasus tindak perdagangan, konsumennya dapat terkena pemidanaan. Dasar hukum untuk menjerat konsumen prostitusi online adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Jika ini adalah tindak perdagangan orang, berdasarkan UU TPPO maka para penggunanya juga terkena pemidaan, sebagaimana disebutkan pada pasal 12,” imbuh Andy.
Berikut bunyinya:
Pasal 12 UU TPPO
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
“Penggunaan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan tidak melakukan upaya hukum pada pengguna, dalam konteks kasus ini, bisa menguatkan pendapat bahwa hukum hanya lebih condong kepada yang lemah, termasuk terhadap perempuan yang dalam situasi prostitusi dijadikan objek seksual oleh para penggunanya,” tutur Andy.
Dihubungi terpisah, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menjelaskan tidak ada perempuan yang ingin menjadi pekerja seks. Umumnya para perempuan masuk dalam lingkaran prostitusi karena korban kekerasan seksual hingga perdagangan orang.
“Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap perempuan yang dilacurkan (pedila), menemukan bahwa tidak ada perempuan yang ingin menjadi pekerja seks, umumnya mereka masuk dalam lingkar prostitusi karena korban kekerasan seksual, KDRT atau TPPO,” ujar Siti Aminah kepada detikcom, Sabtu, (1/1).
Siti Aminah menilai CA lebih tepat disebut sebagai korban. “Dengan demikian, baik dengan KUHP, UU ITE, maupun UU TPPO, harusnya CA diposisikan sebagai korban,” kata Siti.
(*)
sumber: detik.com
