MAYORITAS publik tidak percaya dengan klaim soal big data terkait dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) yang diumumkan pada hari ini, Rabu (13/4/2022).
Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan SPIN pada tanggal 28 Maret-7 April 2022 melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner terhadap 1.230 responden yang berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi.
Survei dilakukan dengan metode multi-stage random, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen, serta kontrol kualitas 10 persen dari sampel.
“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik,” demikian hasil survei SPIN yang dipaparkan Direktur SPIN, Igor Dirgantara, Rabu (13/4).
Meski demikian, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku percaya dengan klaim soal big data itu. Kemudian, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tidak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.
Sebagian besar responden dalam survei SPIN juga mengaku tak sependapat dengan wacana amendemen UUD 1945.
“Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945, mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode,” jelas Igor.
Sebagai informasi, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Namun, Luhut tak kunjung pernah membeberkan big data tersebut, meski sudah didesak sejumlah pihak.
Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh empat lembaga survei. Salah satunya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
