LETNAN Jenderal TNI Soeharto sejak awal sudah menganggap penting masalah keuangan. Tidak heran jika sebulan setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), dia membentuk sebuah tim ahli keuangan. Team Pemeriksaan Keuangan Negara (Pekuneg) dibentuk pada 30 April 1966 untuk memusatkan perhatian pada pencegahan korupsi.
Vishnu Juwono dalam Melawan Korupsi menyebut Pekuneg membongkar korupsi para pengusaha yang mempunyai hubungan erat dengan menteri-menteri kepercayaan Sukarno, seperti Chaerul Saleh (Wakil Perdana Menteri III) dan Jusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral Republik Indonesia), melalui fasilitas khusus dan praktik-praktik bisnis mencurigakan, misalnya penangguhan pembayaran pajak dan penyalahgunaan dana revolusi.
“Kerja Pekuneg dibantu oleh tentara di bawah pimpinan Soeharto untuk menopang basis kekuasaannya di pemerintahan,” tulis Vishnu.
Menurut Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia, fungsi pokok Pekuneg adalah mengumpulkan bahan-bahan yang memberatkan tentang anggota pemerintahan lama, seperti Jusuf Muda Dalam dan Chaerul Saleh, dan berhasil mengembalikan dana tidak teratur yang mereka pegang di dalam dan luar negeri. Setelah Jusuf Muda Dalam dipenjara, lembaga ini tidak aktif, namun pada April 1967 diaktifkan kembali ketika masyarakat resah dengan korupsi pejabat tinggi.
Sampai September 1966, catat Vishnu, Pekuneg mengeklaim telah mencegah kerugian negara lebih dari 6,1 juta dolar AS, 1,1 juta dolar Hong Kong, dan lebih dari 58 juta Yen.
Pekuneg diketuai oleh Brigadir Jenderal TNI KRMH Raden Soerjo Wirjohadipoetro. Sejak awal kariernya di TNI, Soerjo selalu mengurusi keuangan.
Soerjo lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 24 Maret 1917; sumber lain menyebut lahir tahun 1919. Dia mengenyam pendidikan sekolah dasar di Trenggalek (lulus 1932), sekolah lanjutan pertama di Kediri (lulus 1936), dan sekolah lanjutan atas di Jakarta (lulus 1939).
Pada masa pendudukan Jepang, Soerjo menjadi Keiri Shodancho (perwira keuangan) tentara sukarela Pembela Tanah Air (Peta) di Blitar. Setelah Indonesia merdeka, dia menjadi anggota TNI.
Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mencatat, Soerjo menjadi Kepala Bagian Sekretariat Markas Besar Umum Tentara sejak Mei 1946. Dia kemudian menjabat Kepala Keuangan di Kementerian Pertahanan, Asisten Keuangan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Seksi Anggaran Komando Operasi Tinggi (KOTI), dan Ketua Gabungan IV (G-6) KOTI “Gaya Baru” ketika G30S meletus.
Pada 1955, Soerjo mendapat kesempatan mengikuti pendidikan US Army General Staff and Command School di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Dia kemudian mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1961.
Berita Antara, 15 Agustus 1989, yang dikutip buku Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita Buku XI menyebut Soerjo pernah ditugaskan ke Amerika Serikat untuk memberi penjelasan terkait penumpasan G30S. Dia dianggap sukses meyakinkan pemerintah Amerika Serikat sehingga memberikan kepercayaan kepada pemerintah Orde Baru.
Setelah Soeharto menjadi presiden, pada Juli 1968 dibentuk Asisten Pribadi (Aspri), pengganti Staf Pribadi (Spri) yang dikepalai oleh Mayjen TNI Alamsjah Ratu Perwiranegara. Alamsjah yang dekat dengan Soeharto sejak di Kostrad (Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat) pada awal 1960-an kemudian tersingkir.
David Jenkins dalam Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975–1983 menyebut sebagian karena dia gagal dalam tugas keuangan yang sulit, sebagian yang lain karena adanya intrik yang dilakukan anggota inti lainnya, mungkin sekali oleh Ali Moertopo.
Aspri hanya tiga orang: Soerjo bidang keuangan, Soedjono Hoemardani bidang ekonomi, dan Ali Moertopo bidang politik. Soerjo cukup lama menjadi asisten keuangan Soeharto. Mereka terkait dengan dunia bisnis yang bangkit pada awal Orde Baru.
Richard Borsuk dan Nancy Zhng dalam Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia menyebut Soerjo dan Soedjono Hoemardani sebagai jenderal yang terlibat dalam dunia bisnis dan bekerja dengan pengusaha Tionghoa yang dekat dengan Soeharto.
Setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), posisi Soerjo sebagai asisten pribadi Soeharto berakhir karena Aspri dibubarkan.
Di luar pemerintahan, Soerjo pernah menjadi Direktur Utama PT Hotel Indonesia Internasional dan terkait dalam pemberian izin pembangunan Hotel Mandarin dan Hilton. Dia juga sempat menjadi direktur Bank Windu Kencana, Seulawah/Mandala Airlines, dan Duta Nusantara. Pada 1983–1988, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.
Penerima Bintang Mahaputra Utama ini tergolong jenderal panjang umur. Usianya melewati seabad. Letnan Jenderal (Purn.) Soerjo Wirjohadipoetro meninggal dunia pada 31 Agustus 2022 di usia 105 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
(*)
Sumber: historia.id
