DALAM mendukung program ketahanan pangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa.
Hal itu disampaikan kepala DPMD Dukcapil Provinsi Kepri, Misni. “Rata-rata alokasi dana desa per desa Rp 1 miliar. Kalau 20 persen berarti sekitar Rp 200 juta. Nah, uang itu digunakan untuk program ketahanan pangan,” kata Misni di Tanjungpinang, Senin (3/10/2022).
Misni mengatakan, program ketahanan pangan desa merupakan turunan dari program ketahanan pangan nasional untuk mendukung ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan dalam negeri di tengah isu ancaman krisis global.
“Penguatan ketahanan pangan juga bertujuan mengendalikan angka inflasi, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga,” ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan program ketahanan pangan dapat menyesuaikan dengan prioritas atau kebutuhan di masing-masing desa, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan.
Dia mencontohkan di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, warga menanam tanaman jagung. Kemudian di Desa Tarempa Selatan, Kabupaten Anambas, warga beternak bebek. “Pekan kemarin, kami ikut panen jagung di Bintan,” jelasnya.
Misni mengutarakan usulan program ketahanan pangan desa dibahas pada saat musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa atau perdes.
Pemerintah desa mengalokasikan anggaran program itu kepada kelompok masyarakat, misalnya kelompok tani tanaman cabai. Anggaran yang disalurkan per kelompok bervariasi, jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.
Dalam proses penanaman cabai, kata dia, warga juga akan didampingi instansi terkait seperti dinas pertanian di kabupaten setempat.
“Kalau sudah panen, hasilnya bisa dijual. Harapannya di samping menjaga pasokan pangan, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” ungkap Misni.
Misni mengklaim sejauh ini sebanyak 275 desa se-Kepri sudah memiliki program ketahanan pangan andalan masing-masing dengan serapan anggaran yang cukup tinggi.
Dia juga berharap realisasi dana desa terus digesa supaya uang itu cepat berputar dan menggeliatkan ekonomi warga desa. Contohnya percepatan proyek infrastruktur desa yang melibatkan warga lokal sebagai pekerja.
“Alokasi dana desa sendiri dibagi untuk empat program utama, di antaranya 20 persen untuk program ketahanan pangan, 40 persen bantuan langsung tunai atau BLT, 32 persen infrastruktur, dan 8 persen penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
(*)
Sumber: Antara
