SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, memaparkan kelayakan rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) berkarbon rendah di Batam di hadapan European Investment Bank (EIB) saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Batam, Kamis (3/11/2022) siang.
Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan oleh GIZ Germany.
Kepada tim EIB, Jefridin yang mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan perihal daya dukung dan alasan yang menguatkan bahwa BRT di Batam layak untuk direalisasikan.
Menurutnya, dalam RPJMD Kota Batam, berbagai kegiatan pengembangan infrastruktur terus dilakukan, salah satunya yakni infrastruktur jalan, yang sedianya masif dikembangkan.
Jefridin menyebutkan, pengembangan jalan, yang setiap jalurnya terdiri dari lima lajur, salah satunya guna mengkonkritkan rencana pengembangan transportasi di Batam.
“Pak wali terus melalukan pengembangan infrastruktur, tahun ini pelebaran jalan dilanjutkan, tahun depan juga demikian,” imbuhnya.
Kedua, saat ini sedang menyusun Kajian/Rancangan Perda Hubungan Keuangan Daerah Pusat. Di dalam salah satu pasalnya, kebijakan transportasi yang rencananya diberlakukan adalah pajak progresif untuk kendaraan. “Lewat ini, masyarakat Batam akan menahan diri perihal angkutan pribadi,” imbuhnya.
Kemudian, penduduk Batam yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang, hampir 40 persen orang muda yang bekerja di sektor industri. Kelompok ini tentu berharap dan akan terbantu dengan transportasi massal seperti BRT.
“Saya atas nama Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi, mudah-mudahan rencana bersama BRT ini terwujud dan terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, dan menyatakan kesiapan perihal pengembangan BRT di Batam, Pemko Batam lantas akan bersurat yang telah diteken langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk dikirim ke Bapennas dan Kemenhub.
Kerap dalam berbagai kesempatan berdialog dengan masyarakat, terungkap keinginan akan adanya transportasi massal yang mumpuni di Batam. “Pak wali juga mendorong ke depan kalau kerja pakai kendaraan umum,” imbuhnya.
Sementara itu, Prinsipal Transport Advisor Projects Directorate EIB, Meryn Martens, mengungkapkan kedatangan mereka untuk mengevaluasi dari dekat daerah yang menjadi tujuan rencana pengembangan BRT.
“Sebelum kami mendapatkan petunjuk Bapennas dan Kemenhub. Biasa kami datang mengevaluasi kota-kota yang mana memang layak mendapatkan pengadaan sesuai standar yang kami tetapkan,” kata dia.
Sebelumnya, pada 2019 berdasarkan nota kesepakatan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Batam merupakan pilot projeck BRT bersama lima daerah lainnya.
Berdasarkan penunjukan tersebut hasilnya adalah hasil perencanaan FS BRT. Kemudian, diikuti studi kelayakan oleh EIB, kemarin perihal penjajakan realisasi pembangunan BRT melalui investasi EIB melalui pemerintah pusat.
Namun kini, Jakarta menjadi prioritas utama proyek ini dan juga prioritas lain adalah Makassar. Alasan Batam yang belum termasuk prioritas ini yang membuat tim EIB turun menggelar studi kelayakan. Pihaknya mendapat informasi bahwa Batam belum memiliki rencana jangka panjang perihal BRT.
“Saya ingin tahu mengapa Batam yang kita ingin kan bersama menjadi prioritas pada blue book yang ada di Bapennas,” imbuBatam
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Kadis Perhubungan, Kadis BMSDA Yusmasnur, Kadis Kominfo Azril Apriyansah, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Suhar, Bapelitbang, BPKAD, dan DLH.
(*)
