PANDEMI Covid-19 yang mulai berakhir disusul oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina mewarnai kondisi global tahun ini. Kondisi tersebut menyebabkan pada kenaikan laju inflasi yang kencang di sejumlah negara. Akibatnya, bank-bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengantisipasinya. Dunia tengah berada di ambang resesi global di tahun 2023.
Lebih lanjut lagi, resesi global ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara maju, seperti China, Amerika, dan negara-negara Eropa. Kondisi tersebut akan cukup mempengaruhi perekonomian Batam yang berorientasi ekspor ke negara-negara tersebut, karena permintaan terhadap produk manufaktur akan menurun.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan di tengah bayangan resesi global, perekonomian nasional tumbuh cukup positif, sehingga cukup kuat hadapi resesi.
“Tahun ini, perekonomian Batam menguat di level 5 persen, karena ditopang industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, serta belanja pemerintah di bidang infrastruktur. Kinerja ekspor juga turut menopang Batam di 2022,” paparnya saat acara Focus Group Discussion (FGD) Kadin Batam di Hotel Santika, akhir Oktober lalu.
Batam memberikan kontribusi ekonomi terbesar buat kepri, sebesar 64 persen, jauh di atas Bintan 7,8 persen, serta Tanjung Pinang 7,43 persen.
“Kontribusi Batam itu sejak Kepri belum terbentuk. Batam maju dibanding kota lainnya di Kepri, baik dari segi infrastruktur dan penduduk. Jadi itu, hal wajar sejak dulu,” katanya lagi.
Batam juga ditopang 5 anggaran yakni APBN, APBD Kepri, APBD Kota, anggaran BP Batam dan dari sumbangsih masyarakat. Hal tersebut dapat mendorong penguatan ekonomi Batam dibanding kota lainnya di Kepri.
Menurut Jadi, untuk mengantisipasi resesi, harus ada mitigasi yang kuat sehingga sanggup hadapi krisis. Salah satunya dengan menjamin kepastian hukum khususnya dalam perizinan berusaha, dengan tujuan menjamin investor baik yang sudah eksis maupun yang tengah dirayu, agar merasa aman dan nyaman di Batam.
“Konsistensi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2021 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBP). Lalu penyatuan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK) juga belum dilakukan,” paparnya.
Menurut Jadi, penyatuan BBK dapat membawa perubahan yang cukup signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya Batam.
Hingga saat ini, komitmen kepastian hukum terkait perizinan berusaha, masih jadi hambatan dalam pengembangan Free Trade Zone (FTZ) di Batam. Pasalnya, masih banyak perizinan di Batam yang wewenangnya masih berada di pemerintah pusat.
“Birokrasi perizinan FTZ itu lebih tinggi dibanding SEZ. Sekarang mundur kembali, jadi kita bukan menyalahkan pemerintah, tapi didorong agar pemerintah komitmen dengan kepastian hukum yang dijanjikan.
Adapun rekomendasi yang diberikan Kadin Batam yakni agar pemerintah pusat meninjau kembali jabatan Wali Kota sebagai ex-officio Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena potensi benturan kepentingan. Langkah antisipasi krisis yang terjadi tahun depan yakni mengimbau pemerintah agar memperhatikan kelanjutan pengembangan BBK.
“Persoalan yang dihadapi masyarakat dan pengusaha tidak secara otomatis terselesaikan. Kepala BP Batam butuh lakukan reformasi, agar BP Batam bisa kencang larinya, lebih dewasa sehingga bisa meningkatkan pelayanan,” tuturnya.
Pangkas Birokrasi Perizinan
Sementara itu, Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana mengatakan ia melihat bahwa resesi global 2023 menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha, padahal sebelumnya saat pandemi Covid-19 mampu bertahan.
“Bagi kita (pengusaha Batam) jangan menjadi momok, karena sudah terbukti degnan peresmian di kawasan industri dengan investor dari berbagai negara, saya yang lakukan,” ungkapnya.
Untuk menjaga iklim dunia usaha tetap kondusif selama resesi global, ia menyarankan baik itu Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam memberikan relaksasi ataupun pelonggaran peraturan.
“Intinya saat ini, sektor industri tidak meminta ada kenaikan apapun, seperti tarif listrik. Karena saat ini, sejumlah sektor industri akan berekpansi naikkan output, seperti industri alat kesehatan, industri farmasi dan lainnya,” jelasnya.
Selain itu, birokrasi perizinan yang masih dianggap menghambat dunia usaha harus segera dipangkas. “Tidak ada yang tidak mungkin. Buat di Kepri dan Batam ini investasinya murah, caranya dengan segala birokrasi perizinan dipangkas,” paparnya.
“Saya berharap loncatan besar di Kepri ini, sehingga tidak lari investasi ke luar. Infrastruktur sudah bagus, tapi tidak nyambung kalau perizinan sulit sehingga investasi rendah,” ungkapnya.
Tantangan Terberat Setelah Pandemi Covid-19
Terpisah, Ketua Kadin Indonesia, M Arsjad Rasid mengungkapkan tantangan terberat dunia setelah pandemi Covid-19, yakni resesi perlambatan ekonomi dunia, yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi domestik.
“Begitu juga konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mengganggu pertumbuhan ekonomi Eropa lewat sisi suplai listrik, sehingga bisa memicu inflasi di komunitas global, tidak terkecuali Indonesia,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Indonesia tidak perlu panik. Karena menurut Survey Bloomberg, risiko resesi Indonesia hanya 3 persen, jauh dari negara lain dengan potensi tinggi, seperti negara-negara Eropa.
Sebagai mitra pemerintah, peran Kadin sangat sentral untuk memicu pertumbuhan ekonomi. “Adapun yang ingin dicapai Kadin yakni peningkatan ekonomi daerah untuk nasional, pemulihan kesehatan nasional, penciptaan wirausaha, kompetensi vokasi juga penguatan internal organisasi,” tuturnya.
“Kadin juga ingin mengembangkan ekonomi biru, menjaga stabilitas ekonomi negeri, membantu transisi energi, dan mengobarkan semangat optimisme masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi global.
Ia meminta agar Kadin Kepri dan Batam memastikan bagaimana iklim dunia usaha tetap aman dan terjaga. “Sehingga bisa memastikan Indonesia menjadi surga investasi menuju perdagangan dunia dan menjadi 4 besar ekonomi dunia,” tutupnya (leo).
