KETUA Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor minyak bumi dan gas (migas).
Hal itu disampaikan Wahyu menanggapi usulan Pemprov Kepri terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 tentang pembentukan BUMD di sektor migas.
Menurut Wahyu, BUMD migas berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kepri hingga triliunan rupiah per tahun.
“Komisi II yang membidangi masalah ekonomi akan segera pembahasannya di awal Januari tahun depan karena semuanya harus selesai pada November,” kata Wahyu di Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022).
Menurutnya pembentukan BUMD migas itu sebagai upaya Pemprov Kepri mendapatkan participating interest (PI) 10 persen atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) migas di wilayah Kelri.
Menurut Wahyu, PI sebesar 10 persen itu merupakan besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN. Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang telah memperoleh pendapatan rata-rata Rp 2 triliun per tahun dari PI 10 persen tersebut.
“Kepri juga bisa seperti Jawa Barat, apalagi luas blok migas kita lebih besar dari mereka, seperti yang tersebar di Natuna dan Anambas,” tambahnya.
Dia menyebut PI 10 persen menjadi peluang bagus bagi Pemprov Kepri untuk meningkatkan PAD, mengingat selama ini pendapatan murni daerah itu masih sangat mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang hanya sekitar Rp 1 triliun per tahun.
Wahyu juga tak menampik bahwa pembentukan BUMD migas itu berdampak pula terhadap penyertaan modal cukup besar untuk mendapatkan PI 10 persen.
Namun demikian, menurutnya, hal itu dapat dicarikan solusi bersama melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait hingga membuka saham penyertaan modal di BUMD migas.
“Saya yakin, kalau ada kemauan pasti ada jalan, tinggal bagaimana usaha kita bersama mendorong ini harus sukses,” ucap Wahyu.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengaku sudah lama memperjuangkan PI 10 persen tersebut, namun hingga kini belum terealisasi.
Oleh karena itu, pihaknya fokus ingin membentuk BUMD migas guna mengejar PI 10 persen. Sampai saat ini, Kepri memiliki tiga BUMD, yakni PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan atau PT Pelabuhan Kepri, serta PT Pembangunan Kepri.
“Dari ketiganya, baru PDAM yang sudah berjalan walau untungnya relatif masih kecil tapi bisa menangani secara mandiri,” kata Ansar.
Dia juga menjelaskan jika PI 10 persen berkaitan dengan berbagai kebijakan Pemerintah pusat, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan minyak di daerah setempat, bahkan ada yang sudah melakukan perjanjian kerja sama.
“Kami juga butuh bantuan fasilitasi dari Kemendagri untuk mendorong ini, terutama membangun kesepakatan karena ada beberapa eksploitasi minyak yang dilaksanakan di atas 12 mil; dan SKK Migas sudah membantu memfasilitasi itu,” ujar Ansar.
Apabila PI 10 persen dari pengelolaan migas itu terealisasi, menurut Ansar, maka hal itu dapat berkontribusi meningkatkan pemasukan daerah serta berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
(*)
Sumber: Antara
