UNIVERSITAS Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengganti nama dua fakultas agar lebih fokus pada sektor pendidikan kemaritiman.
Demikian disampaikan Rektor UMRAH, Prof Agung Dhamar Syakti, di Tanjungpinang, dikutip dari Antara, Senin (27/2/2023). Dia mengungkapkan, dari lima fakultas di UMRAH, empat di antaranya selama ini tidak menyentuh sektor kemaritiman, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Teknik.
Sementara, kata dia, pendidikan di Fakultas Kelautan dan Perikanan sudah berbasis kemaritiman. Menurut dia, dua dari empat fakultas yang ingin membangun simbol kemaritiman yang melekat dalam sistem pembelajaran yakni Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik.
Diaemyebutkan, Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, sedangkan Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman.
“Perubahan nama fakultas tersebut sejalan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, dan Kepri merupakan provinsi kepulauan yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja,” katanya.
Kebijakan tersebut, kata dia, juga relevan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut membutuhkan sumber daya manusia, sehingga UMRAH sebagai salah satu kampus negeri di provinsi kepulauan memiliki kewajiban untuk menyiapkan dan mengantarkan generasi penerus bangsa yang mampu mengelola sektor kemaritiman untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kami mulai dari perubahan nama fakultas yang sudah disetujui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian kami akan mendorong seluruh pengetahuan yang didistribusikan kepada mahasiswa berbasis kemaritiman. Dekan, ketua program studi, dan dosen tentu harus beradaptasi dengan nama tersebut,” katanya.
Agung mengemukakan penggunaan kata maritim pada nama kampus merupakan simbol yang baik karena satu-satunya nama universitas negeri yang memiliki kata maritim hanya UMRAH. Namun, hal itu harus dipertegas dengan model pendidikan dan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga tidak hanya sekadar nama.
Simbol itu harus melekat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kepri, sehingga UMRAH dapat diterima masyarakat luas sebagai kampus yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni berbasis kemaritiman.
“Jadi, seandainya ada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan pernyataan ahli soal hukum kelautan, pendidikan kemaritiman, ekonomi kemaritiman, dan teknologi kemaritiman, maka mereka akan meminta pendapat dari dosen UMRAH, bukan dari kampus lain,” ucapnya.
Nama universitas maritim juga menjadi pembicaraan di kalangan akademik baik di tingkat pusat maupun daerah. Selama ini, kampus menggunakan nama universitas, politeknik, dan sekolah tinggi, padahal Indonesia merupakan negara maritim.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah menetapkan universitas maritim sebagai bentuk kampus terbaru di Indonesia. “Saya pikir itu relevan dengan karakteristik negara kita, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mendirikan kampus baru dengan nama universitas maritim,” katanya.
(*/pir)
