KERUSUHAN unjuk rasa Warga Rempang yang menolak relokasi di depan Gedung BP Batam, Senin (11/9/2023) lalu mendapat perhatian dari Ombudsman Perwakilan Kepri. Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan perlu pendekatan secara humanis dan personal agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.
“Peristiwa tersebut tidak boleh terulang kembali, pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan kembali solusi lain untuk merelokasi warga, karena masyarakat telah menolak opsi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu Ombudsman berharap dihentikan dulu upaya relokasi untuk menjaga suasana kondusif disana,” kata Lagat, Senin (11/9/2023) di Batam Centre.
Lagat berharap ketika BP Batam mengembangkan proyek investasi yang bernilai besar ini, mampu memberikan dampak ekonomis kepada warga tempatan, tapi juga mampu bersikap bijak dalam merelokasi, dengan mempertimbangkan untuk mempertahankan kehidupan sosial dan budaya warga di pulau tersebut.
Ia melihat warga tidak menolak rencana investasi, tapi kampung mereka jangan sampai digusur. “Pemerintah harus bijak dalam merelokasi sekitar 10 ribu warga Rempang, yang berdiam diatas 16 kampung tua yang telah dihuni turun temurun sejak tahun 1834. Warga merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhur mereka dan melakukan penjagaan siang malam untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya,” tuturnya.
Pria berkacamata ini meminta agar BP Batam memaksimalkan upaya dialog ataupun musyawarah, dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal. “Kami juga berharap agar masyarakat tetap merespon upaya dialog dengan pemerintah untuk membicarakan resolusi dan tidak melakukan pergerakan yang anarkis dengan tetap menjaga kondusifitas,” ungkapnya.
Informasi relokasi ini baru tersiar setelah dibentuknya tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (green investment) di Kawasan Rempang kota Batam, Provinsi Kepri melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKKPM Nomor 174 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 lalu.
“Namanya investasi ramah lingkungan, maka sepatutnya juga cara pemerintah akan merelokasi Warga Rempang juga harus ramah. Warga disana sudah turun temurun bermukim dan mengolah lahan, masa dalam jangka waktu singkat tidak sampai dua bulan mereka harus dipaksa direlokasi. Pulau Rempang dan Galang selama ini berstatus quo, dan juga belum pernah diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya,” paparnya.
(leo)
