KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi berjanji akan memberikan sertifikat kepada warga Pulau Rempang yang bersedia direlokasi, gratis dan tidak perlu lagi bayar Uang Wajib Tahunan (UWT). Hal tersebut ia ungkapkan saat konferensi pers dengan media di Gedung Graha Kepri, Batam Centre, Rabu (13/9/2023).
“Yang mau pindah duluan, kami beri dulu sertifikat tanah gratis, tanpa perlu lagi bayar UWT. Siapa yang sukarela maka bisa segera dikeluarkan, sambil menunggu karena lahannya masih harus cut and fill. Itu butuh waktu lama sekitar setahun dari sekarang,” ujarnya.
Bagi warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp 1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp 1,2 juta.
“BP Batam akan mempersiapkan uang sewa rumah Rp 1,2 juta. Lalu uang makan per orang Rp 1,2 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka jadi Rp 4,8 juta ditambah uang sewa, total Rp 6 juta,” katanya lagi.
BP Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi. Bahkan juga mencarikan rumah tapak, yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan.
“Untuk warga yang sudah tua, mereka banyak mengadu kalau di rusun tidak bisa naik tangga, maka kami siapkan rumah tapak. Kami cari rumah tapak di Batam yang bisa disewakan, dan itu diprioritaskan untuk warga yang sudah berumur,” ungkapnya.
Rudi kemudian menjelaskan mengenai lokasi relokasi permanen yang ada di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang. “Tempat relokasi di Dapur 3, luas lahan yang diberikan untuk pembangunan 2.700 rumah itu lebih kurang 450 hektar. Mengapa luasnya besar, karena semua yang punya rumah di Rempang diberi ganti rugi, kira-kira maksimum 500 meter persegi,” paparnya.
Tempat relokasi permanen yang diberi nama Kampung Nelayan Maritim City ini akan dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pendidikan, sanitasi, air dan listrik 24 jam, dermaga, pelabuhan bongkar muat, tempat ibadah dan lain-lain.
“Kami akan bangun jalan aspal sepanjang 6 km ke lokasi tersebut. Rumahnya akan dibangun bergaya Melayu. Jadi total uang yang dibutuhkan untuk membangun 2.700 rumah itu sebesar Rp 1,8 triliun,” jelasnya.
Dana tersebut akan bersumber dari pembayaran UWT Pulau Rempang dari pengembang PT Makmur Elok Graha (MEG) sekitar Rp 1,4 triliun. “Dari UWT untuk 7.572 hektar lahan yang bisa dikelola. Sementara sisanya, saya akan cari bersama dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau (Kepri),” paparnya.
(leo)
