MENTERI investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia kembali mendatangi pulau Rempang, Jumat (6/10/2023). Ia sempat mengunjungi dua sekolah di sana.
Di SMPN 24 Rempang, pembawa acara menyebut, Menteri Bahlil tidak lupa dengan janjinya. Ia menyebut pada kunjungan beberapa waktu lalu, Menteri Bahlil menjanjikan akan memberi bantuan komputer.
“Alhamdulillah bapak kembali datang. Kemarin bapak janji komputer. Nah ini anak-anak tanya janji bapak terkait komputer,” ujar pembawa acara.
Menteri Bahlil menyebut dirinya kembali ke sini untuk menepati janji. Bahlil mengatakan anak-anak tersebut adalah calon pemimpin Batam dan Kepri di masa depan.
“Anak kita adalah pemimpin di masa depan nanti. Kita harus beri semangat,” kata Bahlil.
“Hari ini saya kembali ke sini menepati janji saya untuk membantu 15 laptop. Serta bantuan baju untuk anak-anak di SDN 024,” tambahnya.
Setelah memberikan 15 unit laptop untuk SMP 22 Batam, Menteri Bahlil Lahadalia juga langsung memberikan bantuan berupa uang tunai Rp50 juta untuk pembelian seragam sekolah.
Setelah pemberian bantuan tersebut, dia meminta para murid untuk bersekolah yang baik dan bersemangat serta tidak perlu takut lagi untuk bersekolah di tengah isu penggusuran.
“Tunjukkan kalau kalian lebih hebat dari orang-orang yang berada di Jakarta,” katanya.
Selain ke sekolah, ia Ia juga ke Tanjung Banon, Rempang sekitar pukul 15.20 WIB, Jumat (6/10/2023). Upaya ini dilakukan untuk melihat progres penetapan kawasan Rempang dalam proyek Ecocity. Dalam upaya tersebut, warga yang mendiami pulau Rempang mendapat tawaran untuk direlokasi ke Tanjung Banon.
Kedatangan rombongan menteri Investasi/ kepala BKPM Bahlil Lahadalia ternyata mendapat penolakan warga. Saat rombongan turun dari mobil, kerumunan warga yang membawa aneka poster tulisan penolakan langsung menyambut.
Informasi yang diterima tim GoWest.ID, hingga Jumat (6/10/2023), masih banyak warga yang menolak untuk dipindahkan, walau sudah ada perubahan opsi pemindahan dari lokasi Dapur 3 di pulau Galang, menjadi ke Tanjung Banon yang masih berada di pulau Rempang. Pihak BP Batam sebagai pelaksana persiapan proyek Ecocity di pulau Rempang mendata sudah ada 317 KK di sana yang bersedia dipindahkan.
Ombudsman Pertanyaan Data 317 KK Yang Bersedia Direlokasi
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempertanyakan data Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menyebut ada 317 kepala keluarga (KK) disebut bersedia direlokasi sehubungan proyek Ecocity di pulau Rempang.
“Terkait data BP Batam yang katanya ada ratusan orang yang setuju, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami fokus pada empat kampung seluas 2.000 hektare yang akan direlokasi pada tahap awal, yakni Pasir Panjang, Pasir Merah, Sembulang Hulu dan Sembulang Tanjung,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Siadari, dikutip GoWest.ID, Jumat (06/10).
Ia menduga, data jumlah KK yang bersedia direkolasi itu adalah data dari kampung lain di luar kampung yang akan direkolasi pada tahap awal. Dugaan lainnya yakni, warga yang setuju tersebut adalah warga pendatang seperti penggarap kebun atau pemilik lahan yang berasal dari luar kampung tua di sana.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini BP Batam seharusnya tidak hanya memberikan data berupa angka saja, melainkan menyampaikan secara perinci data warga yang bersedia direlokasi berdasarkan alamat mereka.
“Kalaupun ada masyarakat asli dari kampung tua itu telah menyatakan bersedia untuk pindah, ya tidak ada masalah. Jadi, kenapa harus kemudian BP Batam dalam hal ini hanya menggunakan angka saja, seolah ini tandingan dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim kami,” ujarnya.
Menurut Lagat, berdasarkan hasil temuan timnya di lapangan, dari total 670 KK yang bermukim di empat kampung tersebut, belum ada satu orang pun yang setuju untuk direlokasi.
“Tapi lain halnya jika data 317 KK yang setuju direlokasi itu merupakan warga dari kampung lain, ini kan dua hal yang berbeda. Karena pemerintah juga sudah menurunkan luasan lahan yang menjadi tahap awal relokasi dari 15.000 hektare, lalu menjadi 7.000 hektare, kemudian menjadi 2.000 hektare,” terang Lagat.
“Jadi itu maksud pernyataan kami, pemerintah harus jujur dan terbuka. Jangan sampai salah menyampaikan data yang kurang benar,” kata Lagat.
(ham)
