NAHDLATUL Ulama meminta maaf atas tindakan lima anggota yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kemarahan publik di Indonesia atas serangan militer di Jalur Gaza, Palestina.
Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf mengatakan keberangkatan tokoh-tokoh muda yang merupakan anggota pengurus daerah maupun badan otonom NU ke Israel, dilakukan tanpa sepengetahuan organisasi.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel, melakukan engagement di sana,” ujar Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta pada Selasa (16/7).
Sebuah foto yang diunggah oleh salah satu peserta pertemuan, Zainul Maarif, di akun Instagram-nya pada tanggal 7 Juli memperlihatkan setidaknya lima orang Indonesia bersama Herzog di kediamannya. Dalam unggahan tersebut, Zainul menulis: “Berbincang Langsung dengan Presiden Israel.”
“Alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan,” tulisnya.
Yahya mengatakan para tokoh muda itu berangkat melalui sebuah NGO di Israel yang beroperasi untuk memoles citra pemerintah Israel.
“Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi. Jadi memang ada yang mendekati mereka satu per satu untuk diajak berangkat,” ujar Yahya.
“Israel berharap anak-anak ini bisa membantu Israel untuk menyebarkan artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel,” tambahnya tanpa menyebut nama NGO itu.
Yahya mengatakan bahwa awalnya kelima anggota NU itu diundang untuk melakukan interfaith dialogue di Israel, sementara pertemuan dengan Herzog tidak ada dalam agenda.
Yahya juga mengatakan dialog antara lima kader NU dengan Isaac Herzog tidak membicarakan hal yang substansial. Karena itu, pertemuan kelima kadernya dengan Isaac Herzog disebut sebagai dialog yang gagal.
“Ya secara substansial tidak ada (dialog) yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal karena enggak ada hasil apa-apa,” tutur Yahya.
Ketua Divisi Informasi dan Publikasi PBNU Ishaq Zubaedi Raqib mengatakan sebelumnya organisasinya sudah membentuk regulasi terkait kunjungan para kader NU yang akan membicarakan isu strategis dengan pihak-pihak di luar negeri.
“Semuanya harus atas nama PBNU. Tidak boleh tidak. Apalagi ini membahas soal Gaza dan Israel,” ujar dia kepada BenarNews.
Ishaq juga mengatakan PBNU menyerahkan kepada badan-badan di bawah PBNU tempat para tokoh itu bernaung untuk memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan.
“Semuanya kami serahkan ke badan-badan otonom NU,” terang dia.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak berkomentar banyak soal lima pemuda NU atau nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel. “Ya, ditanyakan saja ke PBNU,” kata dia.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas.
“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” ucap Jokowi.
BenarNews telah mengontak Zainul Maarif pada Selasa terkait pertemuannya dan rekan-rakannya dengan Presiden Israe itul, tapi dia tidak merespons.
“Israel sedang defisit kepercayaan”
Yon Machmudi, Intelektual NU dan pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mengatakan Israel sedang mengalami defisit kepercayaan global akibat tindakan kekerasannya di Gaza.
Oleh karena itu, kata Yon, Israel menyasar NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia sehingga pengaruh dan kebesaran NU diharapkan dapat memainkan peran memoles citra Israel.
“NU menjadi semacam target untuk bisa dimanfaatkan dalam menaikkan citra Israel, dan tentu yang disasar adalah bukan mereka yang memiliki posisi tinggi tetapi cukup orang-orang yang terafiliasi dengan organisasi,” ujar Yon kepada BenarNews.
Hasbi Aswar, pengamat Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia dan peneliti lobi Israel di Indonesia, melihat adanya lobi masif Israel kepada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir khususnya pasca Abraham Accords atau perjanjian normalisasi Israel dan Uni Emirat Arab pada 2020 yang diikuti negara-negara Arab lainnya.
“Indonesia adalah salah satu negara yang diproyeksi melakukan normalisasi dengan Israel. Salah satu targetnya adalah dengan mendekati kelompok Islam yang dominan di Indonesia, yang tidak lain adalah NU,” jelas dia.
Hasbi mengatakan Israel telah berupaya menjalin kerja sama baik dengan Indonesia melalui NU sejak Ketua Umum PBNU saat itu Abdurrahman Wahid, yang kemudian menjadi Presiden keempat Indonesia, diundang pada tahun 1994 oleh Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin.
Kemudian, lanjut Hasbi, pada 2018 kelompok Yahudi AS pro-Israel, the American Jewish Committee (AJC), mengundang Yahya Cholil Staquf yang saat itu sebagai Sekjen PBNU ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.
Menurut Hasbi, Israel dengan jaringanya juga rutin membuat agenda kunjungan ke Israel dengan mengajak tokoh pemuda atau intelektual NU seperti kegiatan yang dilakukan oleh the Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC) dengan tema “In the Footsteps of Gus Dur” pada 2020.
“Salah satu ganjalan utama normalisasi Indonesia–Israel adalah publik Indonesia yang antipati terhadap Israel,” tukas Hasbi.
“Saya kira alasan paling logis mengapa Israel mendekati NU adalah agar NU bisa menjadi ‘agen’ yang mampu menciptakan opini positif terhadap Israel di Indonesia agar normalisasi bisa lebih mulus,” pungkas dia.
Pada 7 Oktober 2023 kelompok Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel atas pendudukan yang telah berlangsung puluhan tahun, menewaskan 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya, sebagian masih ditawan sampai sekarang.
Israel membalasnya dengan mengebom Gaza dan melancarkan invasi miliiter yang tak berhenti hingga kini, yang menurut pejabat Palestina telah menewaskan lebih 38.700 warganya.
Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza di Amman pada Juni lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut kemerdekaan Palestina adalah solusi nyata untuk penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
(*)
