Pengurus Baru, Program Baru BP Batam

PENGURUS Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru, dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam. Pelantikan dilakukan Kamis ini (19/10).

Seperti yang telah ramai dipublikasikan  srbelumnya, mereka yang dilantik adalah :

1. Lukita Dinarsyah Tuwo, sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Purwiyanto, sebagai Anggota Deputi Bidang Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Yusmar Anggadinata, sebagai Anggota Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4.  Dwianto Eko Winaryo, sebagai Anggota Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Drs. Bambang Purwanto, sebagai Anggota Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pengurus baru BP Batam dilantik berdasar Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 146 Tahun 2017 yang ditandatangani kamis (19/10) ini, tentang pemberhentian dan penetapan dan pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pengusahaan kawasan PBPB Batam.

Pelantikan dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5 Program Kerja & Kesepakatan Kebijakan

Ada lima program kepengurusan yang baru dilantik :

1. Menyelesaikan Dualisme dan Membangun Sinergi dengan semua pemangku kepentingan;
2. Mempercepat Tranformasi FTZ ke KEK Batam;
3. Meningkatkan pelayanan dan investasi;
4. Meningkatkan Kinerja Organisasi BP Batam;
5. Mendukung Pembangunan Kota Batam yang Nyaman, Aman, Asri dan Lestari.

“Kami semua berharap dengan pelaksanaan program tersebut, upaya untuk mengembalikan pertumbuhan kawasan Batam sebesar 7% optimis dapat dicapai,” ujar Menko Darmin.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Kawasan Batam pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu, telah disepakati beberapa kebijakan pokok dalam rangka percepatan revitalisasi FTZ Batam, yaitu:

1. Perlu segera mengembalikan kawasan Batam sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional dengan tetap mempertahankan investasi yang telah ada. Untuk itu komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
2. Perlu segera dilakukan transformasi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana arahan Presiden.

Hadir dalam acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil serta perwakilan dan kementerian dan lembaga terkait.

(abi/int)