DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, Ketua DPRD Aweng Kurniawan memimpin pertemuan yang dihadiri oleh 42 anggota DPRD serta Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Perwakilan dari Partai Nasdem, Putra, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda tersebut. Sementara itu, Surya Makmur Nasution dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi fokus belanja yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Batam. Ia menekankan pentingnya alokasi dana untuk penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan infrastruktur yang mendukung iklim investasi.
PKB menilai peningkatan 25 persen dalam belanja modal sebagai langkah progresif, dan berharap realisasi anggaran diawasi untuk menghindari penyimpangan. Program pinjaman modal usaha sebesar Rp 20 juta dianggap sebagai upaya positif untuk membantu masyarakat. Surya juga menyoroti perlunya penyederhanaan syarat administrasi untuk memudahkan akses bantuan.
Fraksi PKB mendorong inisiatif bursa kerja untuk mengurangi angka pengangguran, menekankan pentingnya pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Selain itu, mereka berharap peningkatan iklim investasi yang profesional dapat menarik lebih banyak investor.
Sektor parkir juga menjadi perhatian utama, dengan laporan Badan Anggaran menunjukkan bahwa dari 895 titik parkir, hanya menghasilkan Rp 11 miliar dari potensi Rp 70 miliar. PKB mengusulkan pembentukan satgas khusus untuk mengatasi kebocoran pendapatan dari sektor ini.
Di sisi lain, piutang daerah yang mencapai Rp 570 miliar perlu ditagih untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. PKB juga mendesak evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi memperkuat perekonomian lokal. Program seragam gratis untuk siswa diharapkan dapat dilaksanakan secara adil agar tidak ada anak yang tidak memiliki seragam karena alasan ekonomi.
Surya menutup pernyataannya dengan mengkritik rencana kenaikan tarif listrik PLN di tengah ketidakpastian ekonomi, yang dinilai sebagai langkah yang tidak tepat.
(sus)
