WAKIL Wali Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan inflasi cenderung terkendali walau diakuinya pihaknya masih terus melakukan perbaikan guna mengukuhkan peran untuk masyarakat.
“Soal kendali harga kami minta paritisipasi dari rekan-rekan distributor,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kamis (22/12/2022).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan daerah se-Provinsj Kepulauan Riau (Kepri) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kepri. Rapat dipimpin langsung Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Dalam rapat koordinasi jelang Natal dan Tahun Baru itu, Amsakar menyampaikan sejumlah hal, di antaranya soal penanganan inflasi, berbagai lompatan pembangunan atau peningkatan ekonomi yang kini sangat masif dibawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Wawako mengungkapkan, untuk menghindari maupun menekan gejolak harga bahan pokok melalui operasi pasar, Pemko Batam selalu hadir lewat pasar sembako murah maupun lainnya.
“Pengendalian inflasi juga ada kaitannya dengan menggerakkan ekonomi. Alhamdulillah data pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan dari 4,75 persen 2021 lalu, tahun 2022 ini bocoran yang kita dapatkan meningkat,” ujarnya.
Menurut Amsakar, operasi pasar mengikutsertakan para distributor hingga perbankan melalui TPID, sehingga harga komoditas dijual dibawah harga pasar yang tersebar di 20 lokasi pasar murah.
Selain upaya pengendalian inflasi, pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Setidaknya, ada tujuh rumah sakit, 12 bank hingga ratusan geraja jadi objek pengamanan.
Dia juga menyampaikan personel pengamanan yang disiagakan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, dari unsur TNI Polri, Pemko Batam (Satpol PP dan Dishub Batam), serta Ditpam BP Batam.
Ia juga menyampaikan bahwa Batam terdapat tujuh pos pengamanan yakni di Nagoya Hill, Pelabuhan Domestik Sekupang, Dataran Engku Putri, di Pelabuhan Roro Telaga Punggur.
“Selanjutnya Pelabuhan Domestik Punggur kemudian Pos Terpadu Hang Nadim serta di Jembatan 1 Barelang,” sebutnya.
Rapat ini juga disejalankan dengan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi dengan BPH Migas tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Perindustrian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepri.
Amsakar juga mengungkapkan telah mengajukan tentang perubahan kuota pada bahan bakar migas. Dengan rinciannya LPG 3 kg dari yang semula kuota 40.402 metrikton menjadi 43.050 metrikton. Lalu, pertalite dari 207.000 menjadi 274.000 kemudian solar 43.632 kiloliter menjadi 79.611 kiloliter
“Ini semua disampaikan atas pertimbangan yang objektif, terutama untuk menyikapi permintaan para nelayan pak gub seperti yang sudah kita sampaikan,” pungkasnya.
(pir)
