Hubungi kami di

Khas

Aturan IMEI Yang Bakal Membunuh Ponsel BM?

ilham kurnia

Terbit

|

ALASAN konsumen membeli ponsel ilegal alias black market (BM) biasanya karena harga yang lebih murah dibanding yang resmi.

 Namun, sebentar lagi hal itu akan jadi sulit. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggodok regulasi IMEI yang bisa memberantas keberadaan ponsel ilegal yang beredar di Tanah Air.

Aturan ini rencananya akan ditetapkan pada 18 April 2020.

Erajaya Group sebagai distributor resmi produk Apple menyambut baik itikad pemerintah mengenai isu ini. Kita tahu bahwa iPhone menjadi salah satu ponsel yang paling banyak beredar versi ilegalnya di Indonesia. 

Djatmiko Wardoyo selaku Director of Marketing and Communications Erajaya optimis terhadap regulasi IMEI ini. Bahkan, dia percaya kalau regulasi pemerintah ini dapat ‘memaksa’ konsumen agar meninggalkan ponsel BM.

“Adanya aturan pemerintah ini ‘kan sorotannya untuk menghentikan peredaran ponsel BM. Kalau ponsel BM masih dipakai, bakal diblokir jarngannya sama operator. Aturan main yang bikin ponsel BM ‘mati’ gak bisa dipakai ini tentunya akan memaksa konsumen agar beli barang resmi. Mau gak mau ya nurut lah harusnya,” ungkap Djatmiko saat ditemui beberapa awak media di Jakarta, Jumat (6/12).

Dia melanjutkan, “membayangkan orang bela-belain beli iPhone BM misalnya cuma karena murah tapi ujung-ujungnya gak bisa dipakai buat komunikasi, rasanya gak mungkin aja. Mosok manfaatin WiFi terus?”

Pria yang akrab disapa Koko itu mengatakan, pihak Erajaya selama ini sudah sering melakukan diskusi dengan pemerintah, termasuk memberikan imbauan mengenai bahaya dari penyebaran ponsel BM.  

Hal yang menjadi sorotan Erajaya adalah hilangnya pajak pemerintah apabila ponsel BM terus-terusan dibiarkan, serta melihat ketertinggalan dari negara lain.

“Sekarang kalau kita lihat nih, negara lain sudah menerapkan aturan serupa, seperti Singapura. Terus kita belum, kebayang gak itu para diler ilegal yang asal menjual di Indonesia semakin merajalela karena merasa di Indonesia belum ada aturannya. Pajak negeri ini makin loss,” kata Koko lagi.

Selain itu, Koko juga menitikberatkan pada garansi konsumen. Kalau membeli perangkat serba legal, tentu garansi dan perlindungan konsumen lebih jelas dan terjamin.

“Semoga ke depannya gak ada lagi pikiran beli ponsel BM asal murah, merasa gak butuh garansi dan lain-lain. Mindset-nya justru harus soal keamanan, pelayanan, dan ketaatan regulasi,” katanya.

Pemerintah sendiri telah mengesahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur soal pemblokiran ponsel ilegal (black market/BM) berdasarkan identifikasi nomor IMEI.

BACA JUGA :  Menunggu Keberanian Pemerintah Tetapkan OPM Jadi Organisasi Teroris

Peraturan menteri tersebut ditandatangani oleh para Menteri periode sebelum yang sekarang, yaitu menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta, Jumat (18/10/2019) lalu.

Regulasi yang mengatur mekanisme pemblokiran ponsel ilegal ini sebelumnya telah melalui konsultasi publik, lewat draft yang diterbitkan oleh Kemenkominfo pada awal Agustus lalu.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah nomor unik 15 digit yang dimiliki setiap perangkat bergerak untuk keperluan identifikasi saat tersambung ke jaringan seluler.

Pemblokiran ponsel BM dilakukan oleh operator seluler dengan cara mencocokkan IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya dengan database ponsel resmi yang disimpan oleh pemerintah.

Apabila nomor IMEI ponsel tidak ditemukan di database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal, perangkat yang bersangkutan akan diblokir dengan cara tidak diizinkan tersambung ke jaringan seluler.

Masih Bisa Tersambung WIFI

MESKI tak dapat menggunakan jaringan seluler, ponsel blackmarket (BM) ternyata masih dapat terhubung dengan WiFi.

Hal tersebut diutarakan Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto seperti dilansir dari KompasTekno.

Lewat regulasi ini menurut Janu, pemerintah berkeinginan memerangi perangkat HKT (Handphone, Komputer genggam, Tablet) yang dijual tidak sesuai aturan tata niaga.

“(Ponsel black market) Terhubung ke WiFi tentu bisa. Mulai berlakunya tahun depan, ke depan dan tidak berlaku surut,” ungkap Janu.

Selain ponsel blackmarket, Janu pun mengungkap bahwa regulasi ini akan turut berpengaruh pada handphone milik wisatawan asing. Namun, ponsel milik wisatawan akan tetap dapat terhubung ke jaringan seluler jika menggunakan layanan roaming.

Namun, jika turis tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang, Janu menyarankan agar melaporkan nomor IMEI perangkat yang digunakan agar bisa menggunakan kartu SIM lokal di Indonesia.

“Kalau mau lanjut, lapor saja,” pungkas Janu.

Selain ponsel blackmarket, aturan pemblokiran IMEI ini juga sejatinya akan turut berpengaruh pada ponsel curian. Pengguna yang melaporkan kehilangan ponsel dapat memblokir akses jaringan seluler ponsel tersebut.

Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo nomor 11 tahun 2019 tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), ayat pertama Pasal 9.

(*)

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook