WACANA penundaan Pemilu 2024 terus bergulir. Terlebih setelah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim memiliki big data soal 110 juta rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda.
Namun, saat ramai-ramai pihak mendesak agar big data tersebut dibuka, Luhut menolaknya. Hal ini pun mengundang kecurigaan Parta NasDem yang menurutnya justru Luhut-lah yang ingin menunda pemilu.
“Kenapa dia harus bicara? Supaya tidak terjadi kekacauan, kemudian kelihatan ada yang lebih berkuasa. Itulah pembantu Presiden berbicara berdasarkan tupoksinya,” kata Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).
Menurut Ahmad Ali, bukan tugas Luhut membicarakan persoalan pemilu. Pihak yang lebih cocok bicara pemilu, menurut Ahmad Ali, adalah Menko Polhukam, Mahfud Md.
“Berpemilu itu berkonstitusi, bukan ber-big data. Big data itu kan hanya percakapan media sosial yang tidak tahu di mana mereka ambil,” ujar Ali.
“Tapi kita tidak bicara data yang dimiliki si A, si B, si C, kita bicara pada konsepsi bernegara,” tegasnya.
Ahmad Ali menilai panduan pemilu di Indonesia adalah konstitusi, bukan konstitusu. Jika ada data-data, menurut Ali, Luhut dan Tuhan yang tahu.
Jika Luhut bicara soal penundaan pemilu sebagai tim pemenangan, lebih cocok. Namun, Ahmad Ali mengingatkan Presiden Jokowi taat pada konstitusi.
“Justru sekarang saya melihat aktifnya Pak Luhut bicara penundaan pemilu, saya curiga, jangan-jangan dia yang mau tunda pemilu ini,” katanya.
Ahmad Ali menyindir Luhut begitu aktif bicara soal penundaan pemilu. Sementara itu, tupoksi Luhut di pemerintahan hanya mengurus kemaritiman dan investasi.
“Apa dia menteri serbabisa? Atau dia perdana menteri?” kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali menilai penundaan pemilu barang usang namun selalu didaur ulang. “Siapa punya kepentingan ini?” imbuhnya.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
