PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda, di Kalimantan Timur (Kaltim), bisa diselesaikan paling lambat akhir 2018 mendatang.
Jokowi juga mengisyaratkan, persetujuannya untuk meneruskan pembangunan jalan tersebut dengan pembangunan ruas Samarinda- Bontang.
“Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU. Yang pertama, jalan tol Balikpapan-Samarinda. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh Gubernur. Sekarang penyelesaiannya ada di Kementerian. Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kaltim, seperti dikutip dari setkab.go.id Senin (5/12) siang.
Meski pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda belum selesai, menurut Jokowi, Gubernur Kaltim Awang Farouk sudah meminta lagi agar pembangunan jalan tol tersebut diteruskan dengan jalur Samarinda-Bontang.
“Tadi malam saya rapatkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tadi pagi baru selesai. Ya sudah, sudah kita berikan, tidak ada masalah. Jadi, Balikpapan ke Bontang,” lanjut Jokowi.
Jokowi mempersilakan keputusannya ditindaklanjuti dan dilanjutkan. Bisa konsorsium dengan investor yang ada. Tetapi ia mengingatkan, pemerintah ingin agar ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga yang mendapat manfaat akhir adalah rakyat.
“Kalau jalan ini selesai semua, biaya untuk logistik, sembako menjadi murah, biaya transportasi murah sehingga harga barang akan murah pada akhirnya,” terangnya.
Perlu Waktu
Terkait pembangunan lintas kereta api Kalimantan, Jokowi mengemukakan, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya masih belum selesai. Menurutnya, PP itu masalah administrasi hukum sehingga memerlukan waktu.
Adapun terkait dengan masalah sertifikat tanah, Jokowi menjelaskan, di seluruh Indonesia ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sementara yang baru selesai setelah 71 tahun Indonesia merdeka, baru 46 juta. “60% lebih yang belum selesai,” ujarnya.
Untuk itu, Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan secepatnya. Kalau biasanya setahun di bawah 500 ribu, Presiden minta tahun depan minimal 5 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 7 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat.
“Ini kerja Kanwil, Kantor Pertanahan,” tegasnya. ***
