SELAIN bahan kebutuhan pokok, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Namun, hanya kategori sekolah tertentu yang akan dikenakan PPN.
Adapun rencana pengenaan PPN pada sekolah itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa tidak semua jasa pendidikan akan dikenai tarif PPN.
“Yang namanya jasa pendidikan rentangnya luas sekali, jasa pendidikan yang mana? Jasa pendidikan yang mengutip iuran dengan batasan tertentu yang akan dikenakan PPN,” kata Neilmaldrin saat media briefing pajak, Senin (14/6).
Dia melanjutkan, pengenaan tarif PPN sektor ini akan dikecualikan untuk jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan yang dinikmati masyarakat banyak pada umumnya, misalnya sekolah negeri.
“Tapi jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu akan dikenai PPN,” tuturnya.
Meski demikian, ia tak menjelaskan batasan iuran tertentu pada sekolah yang akan dikenakan PPN. Menurutnya, hal ini akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
Adapun RUU KUP tersebut hingga saat ini belum dibahas bersama dengan DPR. Sehingga, pemerintah belum menetapkan berapa batasan tarif iuran pendidikan yang akan dikenai PPN.
“Kita tidak mungkin membuat jasa pendidikan ini, kemudian masyarakat kebanyakan tidak bisa mengakses pendidikan, itu tidak mungkin pemerintah melakukan hal itu. Bagaimana mungkin? Sementara APBN saja sekarang bekerja, memberikan 20 persen dari budget kita kepada sektor pendidikan,” pungkasnya.
(*)
Sumber : KUMPARAN
