KEPALA Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kita Batam, Desman, mengatakan untuk memperolah insentif fiskal dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
“Utama kita ingin meraih insentif fiskal yang dijanjikan pusat salah satunya dengan cara menanggulangi kemiskinan,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (8/4/2023).
Desman menjelaskan perlunya melengkapi indikator yang disyaratkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan insentif fiskal merupakan bentuk penghargaan bagi para otoritas daerah yang memiliki kinerja baik dalam percepatan belanja daerah, penggunaan produk dalam negeri, penurunan tingkat pengangguran, penggunaan anggaran belanja daerah yang berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat stunting, hingga pengendalian inflasi daerah.
“Kita mendukung BPS Kota Batam untuk mengumpulkan data penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2023 dari para OPD di lingkungan Pemko Batam,” ujarnya.
Melalui sinergi dan kolaborasi bersama BPS Kota Batam, pihaknya dapat menganalisa tingkat kemiskinan dan program, serta sasaran prioritas.
“Harapannya, dengan memberikan data angka kemiskinan ke BPS usaha kita yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dapat menanggulangi kemiskinan sehingga angka kemiskinan bisa menurun di Kota Batam, dan Batam dapat memperoleh Insentif fiskal,” kata Desman.
Menurutnya, Wali Kota Batam sejak awal tahun 2023 sudah melakukan berbagai langkah guna mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya melalui pendistribusian sembako subsidi.
“Masalah mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Kota Batam ini juga merupakan ‘consern’ (perhatian) dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” ujar dia.
Ia mengatakan dana insentif daerah tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menuju “Batam Kota Baru”.
(*/ade)
