VAKSIN booster atau vaksinasi dosis ketiga Covid-19 akan mulai disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat pada 12 Januari 2022.
Berbeda dengan vaksin dosis pertama dan kedua, vaksin booster tidak diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) vaksin booster hanya gratis untuk kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Artinya, selain dari peserta PBI, maka masyarakat harus membayar untuk mendapatkan vaksin ketiga covid-19 tersebut.
Rencananya, program vaksinasi booster mandiri atau berbayar akan dimulai pada 12 Januari 2022. Namun, sampai saat ini, tarif untuk vaksinasi suntikan ketiga program non-pemerintah belum juga ditetapkan.
“Kita sudah bicarakan dengan pak Presiden, prioritas booster vaksin itu lansia dulu, baru nanti yang akan ditanggung oleh negara (biayanya) adalah peserta PBI. Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri booster-nya,” imbuh Budi dalam Raker Komisi IX DPR RI, Senin (8/11) lalu.
Melansir situs resmi BPJS Kesehatan, peserta PBI merupakan peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
Secara definisi, kelompok fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian, tapi tak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Sedangkan orang tidak mampu ialah kelompok yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji, atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.
Lebih rinci, orang yang bisa masuk dalam kategori PBI iuran jaminan kesehatan harus memenuhi tiga syarat. Pertama, berstatus WNI. Kedua, memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil, dan ketiga, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BPJS Kesehatan menjelaskan kepesertaan PBI berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kemenkes berdasarkan penetapan oleh Menteri Sosial, kecuali untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung keluarga yang terdaftar sebagai PBI.
“Maka otomatis ditetapkan sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
(*)
sumber: CNNIndonesia | Kompas.com
