BERDASARKAN dekarasi Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi Tuan Rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Sebagai tuan rumah, Kepri melakukan persiapan lebih awal untuk mematangkan GTRA Summit 2023. Demikian disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (13/1/2023).
Turut hadir pada rapat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara; Asisten Ekbang, Luki Zaiman Prawira, beberapa perwakilan OPD, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang mengikuti secara daring.
“Dengan persiapan yang lebih awal kita berharap pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepulauan Riau akan ada inovasi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya,” kata Ansar.
“Insya Allah dengan kehadiran Bapak Presiden nantinya dapat kita rangkaikan dengan beberapa kegiatan untuk mendukung dan mendoorong UMKM serta percepatan invetasi,” sambungnya.
Untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023, kata Ansar, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui BPN Provinsi Kepri akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat, dengan lebih menfokuskan sertikifat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan diatas perairan.
“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan dikomunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat,” ucapnya.
Terkait sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman diatas perairan yang masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Gubernur mengajak semua Kabupaten/ Kota untuk mendorong ini bersama ke Kementerian agar segara mendapatkan pengesahan.
“Kita dorong untuk Kabupaten/Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan diatas perairan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurhadi Putra, dalam pemaparanya terkait acara GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepri mengusulkan ada 9 hal pokok yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut, di antaranya legalisasi aset di kawasan permukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.
Kemudian sertifikasi pulau lengkap caraga budaya, penguatan asset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, penyelesaian pengusaaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (PPTKH Tahap 2), penyelesaian permasalahan Kawasan Transmigrasi, serta integrasi akses reform (pemberdayaan masyarakat perikanan).
“Agar acara ini lebih baik, harus segera bentuk tim gabungan dari Pemda dan Pemkab serta BPN sehigga proses sertikasi bisa lebih cepat berjalan,” usulnya.
Kemudian, Bupati Karimun, Aunur Rafiq, yang juga hadir melalui daring, pada kesempatan ini menyatakan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Karimun menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023.
“Kami siap menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023. Dibandingkan dengan Wakatobi, kami lebih siap. Infrasturktur kami cukup baik, akomodasi tersedia, transportasi udara juga siap untuk pesawat super jet, serta sektor laut bisa ditempuh dengan jarak yang cukup dekat dari Batam. Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov dan BPN dan berharap kegiatan skala nasional ini bisa mendorong penrcepatan pembangunan di Karimun,” tutupnya.
(*/pir)
