BEBERAPA waktu yang lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam sempat membuat pernyataan kontroversial mengenai proyek yang tengah digarap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, yakni proyek pengaspalan Jalan Laksamana Bintan.
Pernyataan tersebut keluar dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam, yang sebenarnya merupakan figur pejabat yang jarang tampil di media massa.
Dalam pernyataan resmi, Wan meminta kepada Pemprov Kepri agar tidak hanya berjanji terkait pengaspalan Jalan Laksamana Bintan yang berlokasi di Sei Panas tersebut.
Ia menyayangkan Pemprov Kepri sangat lambat dalam mengerjakan proyek tersebut, padahal usulannya sudah beberapa tahun lalu masuk dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) provinsi.
Meskipun jalan tersebut di bawah kewenangan provinsi, tapi Pemko Batam telah memasang lampu penerangan jalan umum (PJU) dan drainase di sepanjang jalan tersebut. Pemko juga akan membuat taman dan pedestrian di sekitar jalan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad tidak terlalu ambil pusing dengan pernyataan tersebut.
Ia menegaskan dalam dua bulan kedepan, atau sesudah lebaran, proyek pengaspalan jalan di Batam sudah mulai bisa dikerjakan. Anggarannya sekitar Rp 10 miliar.
Adapun jalanan yang akan diaspal Pemprov Kepri, mulai dari Simpang Kara hingga Simpang Frangky, kemudian melewati rumah Wali Kota Batam hingga Simpang Gelael. Dari Gelael, diteruskan hingga berakhir di underpass Terowongan Pelita.
Bentuk kritik dari Wan yang merupakan bawahan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada Pemprov Kepri yang dipimpin Gubernur Ansar Ahmad sangat jarang ditemukan hingga saat ini.
Berdasarkan penelusuran Gowest Indonesia, “bawahan kritik atasan” dalam hierarki pemerintah daerah masih bisa dihitung dengan jari, misalnya saat Bupati Tapanuli tengah, Bachtiar Ahmad mengkritik balik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, Desember 2019 lalu, atau saat Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengkritik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Januari 2021 lalu.
Berita hangat ini memang tengah menjadi buah bibir jagat media sosial di Batam. Netizen selalu mengaitkannya dengan kontestasi politik antara keduanya, yang memang bukan lagi menjadi sebuah rahasia umum.
Dalam sejumlah kesempatan, keduanya memang jarang terlihat bersama, karena tidak pernah berada dalam satu frame bidikan kamera.
Contohnya, ketika pertemuan resmi Pemprov Kepri, Rudi jarang menghadiri undangan Ansar, ia sering diwakilkan, begitu juga sebaliknya. Pengecualian terjadi saat Presiden Jokowi datang ke Kepri beberapa waktu yang lalu.
Belum lagi jika membahas isu keretakan antara Ansar dan Wakil Gubernur, Marlin Agustina yang merupakan istri dari Rudi. Isu ini menjadi bulan-bulanan media massa dan media sosial, saat salah satu partai politik di Batam berbunyi nyaring tahun lalu.
Terlepas dari isu-isu tersebut, baik Rudi maupun Ansar, diyakini akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan digelar tahun 2024 mendatang.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Raja Haji, Zamzami A Karim mengatakan komunikasi publik Pemko Batam tersebut masih dalam batasan yang wajar, malah dibutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Batam.
“Saya pikir ini bukan suatu masalah. Sebab arah pembicaraan kan seputar bagaimana masing-masing memainkan peran untuk memperbaiki infrastruktur di Batam,” katanya kepada GoWest Indonesia, Sabtu (19/3).
Menurut Zamzami, jika kedua belah pihak berlomba-lomba dalam mewujudkan janji memperbaiki infrastruktur, malah menguntungkan masyarakat dan dunia usaha.
“Jadi menurut saya, persaingan itu masih bersifat positif bagi Batam, karena dari perspektif umum, ini menyangkut sejauh kepentingan rakyat yang harus diutamakan dan diwujudkan,” paparnya.
Sementara itu dari segi persaingan politik, Zamzami mengatakan panggung seperti ini dibutuhkan untuk membuktikan siapa yang benar-benar mewujudkan janji, dan siapa yang hanya mencari pencitraan belaka.
“Kalau dilihat saling berbalas kritik, ya kelihatan lucu sebenarnya. Tapi biarlah itu menjadi karakter politik mereka, asal jangan sampai mengabaikan kepentingan rakyat,” jelasnya.
“Masalah mereka tidak kompak itu persoalan lain, itu urusan persaingan politik. Tapi jika mereka berlomba-lomba menyenangkan rakyat dengan membangun, bukankah itu hal yang positif,” tegasnya.
Di tengah-tengah persaingan politik antara keduanya, pembangunan infrastruktur masih kerap dijadikan senjata pamungkas untuk menarik simpati rakyat.
Jargon kampanye seperti ini sangat khas di Indonesia. Dari zaman orde lama hingga sekarang, masyarakat Indonesia masih mengukur kapabilitas calon pemimpin dari pembangunan fisik.
“Para pemimpin populis yang mengandalkan popularitas itu memang hanya bisa membuktikan kinerjanya melalui pembangunan fisik, karena itu yang mudah dilihat rakyat,” jelasnya.
Misalnya, Rudi yang gencar membangun masjid, membenahi bandara dan pelabuhan, serta membangun jalan dan taman di Batam. Sedangkan Ansar tengah fokus pada keberhasilan proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) dan Sirkuit F1 Bintan.
Sementara itu, aspek non fisik dianggap masih kurang mendapat perhatian. Ia juga menyayangkan karakter rakyat yang memang kurang bisa mengkritisi aspek non fisik yang kerap diabaikan oleh calon pemimpin.
“Masih banyak aspek non fisik yang juga tidak kalah pentingnya, misalnya pendidikan, pembangunan karakter pemuda, prestasi olahraga, karena itu berjangka panjang dan sulit diukur secara fisik,” tuturnya.
Menurut pengamat politik ini, aspek non fisik lainnya yang menyangkut kehidupan rakyat, seperti tunjangan kinerja daerah (TKD) guru-guru SMA yang belum dibayarkan, kemudian ketiadaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, yang dulu pernah dilakukan saat Kepri dipimpin Ismeth Abdullan dan Muhammad Sani.
“Jadi mereka berlomba hal-hal yang fisik, dan kurang memperhatikan hal-hal non fisik. Pembangunan itu harus memenuhi dua dimensi perubahan yang direncanakan, yaitu aspek fisik dan aspek non fisik, baru kinerjanya bisa disebut komprehensif,” ungkapnya.
Kontestasi Pilgub 2024 memang masih jauh panggang dari api. Namun, salah satu pihak sudah mulai terlihat memasang kuda-kudanya.
Mencuri start pertama, Rudi telah mulai melakukan manuver-manuver cantik, dengan menjalin silaturahmi ke sejumlah daerah di luar wilayah kerjanya, seperti Karimun, Lingga, Tanjung Pinang dan Bintan yang merupakan basis pendukung Ansar.
Di Lingga, ia melakukan kunjungan kerja ke Bupati Lingga, M Nizar. Kemudian, Rudi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kepri juga melantik DMI Kabupaten Lingga.
Sementara di Karimun yang merupakan daerah asal istrinya, Rudi bersilaturahmi dengan pengurus masjid dan masyarakat setempat. Ia menyampaikan komitmennya untuk membangun masjid hingga semua pelosok pulau.
Ia juga menceritakan mengenai pembangunan pesat di Batam, khususnya Bandara Hang Nadim dan lainnya. Rudi berharap kemajuan yang ada di Batam, bisa ditularkan ke daerah lainnya.
Di Bintan, ia menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan masjid di Kampung Bangun Rejo. Sedangkan di Tanjung Pinang, ia berjanji sebagai Ketua DMI, akan berkomitmen membangun masjid hingga pelosok Kepri.
Sementara Ansar belum terlihat manuvernya sama sekali. Ketika dikonfirmasi wartawan mengenai hal tersebut, ia mengaku akan malu pada masyarakat jika melakukannya, karena memang belum saatnya kampanye. Saat ini, ia memilih untuk menunaikan tugasnya terlebih dahulu sebagai seorang gubernur.
(leo)
