DI tengah krisis ekonomi dan tekanan sosial hingga terjadi gelombang unjuk rasa tanpa henti, akhirnya Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Seperti disampaikan seorang pejabat Sri Lanka kepada Reuters (9/5/2022) Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke presiden.
Namun demikian, belum ada keterangan resmi, baik dari Mahinda maupun Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Mahinda sendiri merupakan adik kandung Gotabaya. Sejumlah pihak, termasuk demonstran dan anggota parlemen dari partai berkuasa, sudah mendesak Mahinda untuk mundur sejak krisis mulai membara bulan lalu.
Mahinda sempat menolak dengan dalih ia mengantongi dukungan parlemen pada akhir April lalu. Saat itu, ia menegaskan tak akan mengundurkan diri meski desakan warga kian besar.
“Mayoritas anggota parlemen menginginkan saya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya mundur. Orang harus sabar mengatasi krisis ini,” ujar Mahinda akhir April lalu.
Ia kemudian menegaskan, “Tak mungkin ada pemerintahan sementara tanpa saya sebagai perdana menteri.”
Namun, masyarakat dan sejumlah anggota parlemen terus menuntut Mahinda mengundurkan diri. Tuntutan itu semakin nyaring setelah salah satu demonstran, Chamida Lakshan, tewas akibat tembakan polisi.
Salah satu mantan pendukung setia Gotabaya yang juga anggota parlemen Sri Lanka, Nalaka Godahewa, mengatakan bahwa presiden harus memecat perdana menteri.
Menurut dia, pemerintah kehilangan kredibilitasnya usai polisi menembak salah satu pedemo itu.
“Kita harus memulihkan stabilitas politik agar berhasil melewati krisis ekonomi ini. Seluruh kabinet, termasuk perdana menteri, harus mengundurkan diri. [harus ada] Kabinet sementara yang bisa memenangkan kepercayaan semua pihak,” ucap dia.
Beberapa anggota senior partai penguasa lain, termasuk mantan Menteri Media dan Juru Bicara Kabinet, Dullas Alahapperuma, juga meminta PM mundur.
“Saya mendesak presiden untuk menunjuk kabinet kecil dengan konsensus sesungguhnya yang menghadirkan semua partai di parlemen [untuk menjalankan roda pemerintahan] maksimal selama satu tahun,” ujar Alahapperuma.
Perombakan kabinet ini dianggap penting di tengah krisis ekonomi akut yang mencekik Sri Lanka. Krisis itu kian buruk akibat pandemi Covid-19.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
