Perizinan Kepelabuhanan Terkendala, Pengusaha Desak Segera Dilimpahkan ke BP Batam

PENGURUSAN perizinan masih jadi kendala pengusaha galangan kapal atau shipyard di Batam dalam operasionalnya. Sehingga mereka berharap agar perizinan kepelabuhanan yang selama ini masih berada di level pemerintah pusat, agar segera dilimpahkan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Perizinan ini niatnya kan baik, yakni memudahkan semua perizinan, baiknya semua kewenangan perizinan itu berpusat pada BP Batam saja, tidak membedakan apakah itu investasi asing, lokal dan lainnya,” kata Ketua Harian Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni saat coffe morning dengan BP Batam di Hotel Santika, Senin (7/3/2023).

Untuk itu, ia meminta baik itu BP Batam maupun pemangku kepentingan lainnya di industri galangan kapal agar bekerja sama, demi memastikan kondusifitas dunia usaha di Batam.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Kepri, Tia menginginkan agar regulasi birokrasi kepelabuhanan semakin diperpendek dan ringkas.

“Kita minta sistem yang telah diaplikasikan, bekerja dengan baik dan bisa memberikan kemudahan bagi kami selaku pengusaha galangan,” sebutnya.

Merespon hal tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyatakan pihaknya akan memfasilitasi dan membantu mengurai permasalahan, yang dihadapi pengusaha dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu. Sehingga menurutnya semua hambatan perizinan akan dapat tersampaikan dan menjadi terurai, demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam.

“Kita berharap dengan diskusi ini, permasalahan perizinan yang dirasakan pengusaha shipyard dapat diatasi dan diselesaikan dengan sinergisitas dan kerja sama yang kompak,” harapnya.

Upaya BP Batam ini mendapat dukungan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Takwim Masuku.

Takwim mengatakan pertemuan dan diskusi langsung dengan pengusaha shipyard ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengusaha galangan kapal, sehingga semua hambatan yang dirasakan dapat terurai demi mendukung kebangkitan industri maritim di Batam (leo).