KOMISI III DPRD Kepulauan Riau (Kepri) yang membidangi infrastruktur dan pembangunan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar melakukan normalisasi seluruh saluran air di wilayah Kota Batam untuk mencegah banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho, mengatakan curah hujan tinggi beberapa hari terakhir ini, mengakibatkan sejumlah daerah di Batam banjir. Hal ini disebabkan sistem saluran air yang tidak berfungsi secara maksimal.
Akibat dari banjir tersebut, kata dia, tak sedikit kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang mogok hingga menimbulkan kemacetan yang mengular.
“Salah satu contoh daerah yang tergenang banjir beberapa waktu lalu adalah di Jalan Raja Isa dan Jalan Teuku Sulung Batam Kota,” kata Iik -sapaan Widiastadi Nugroho, Selasa (7/3/2023).
Iik mengatakan, Komisi III sudah meninjau kondisi saluran air atau parit di salah satu lokasi yang kerap banjir yakni di Simpang Helm, Jalan Raja Isa, Jumat (3/3/2023) lalu.
“Memang setelah kita melihat paritnya mengalami pendangkalan dan banyak tumpukan sampah, sehingga perlu dilakukan normalisasi dengan dikeruk,” ujarnya.
Di Simpang Helm Jalan Raja Isa sendiri terdapat persimpangan saluran air dari arah Legenda. “Jadi perlu dilakukan normalisasi di persimpangan saluran air ini, karena debit air dari beberapa perumahan kumpul disini, sehingga gorong-gorong yang berada di bawah jalan ini tidak muat berakibat air meluap ke jalan,” ungkapnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Nyanyang Haris Pratamura. Ia mengatakan selain pendangkalan, saluran air yang berada di bawah jalan juga sempit.
“Jadi lebar saluran air yang berada di bawah jalan tidak sesuai dengan lebar saluran air, paritnya lebih lebar. Jadi kalau debit airnya deras otomatis akan meluap ke jalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III Sugianto yang turut hadir dalam peninjauan tersebut mengatakan sudah semestinya semua saluran air di Kota Batam ini dinormalisasi.
“Kita harus mengantisipasi agar kejadian banjir ini tidak meluas kemana-mana, jadi semua saluran air di Batam ini perlu dinormalisasi karena banyak saluran air yang sudah tertutup lumpur dan sampah,” terangnya.
Tak hanya itu, anggota Komisi III Surya Sardi mengatakan bahwa Batam sudah harus memiliki ‘blue print’ saluran air karena saat ini banyak pembangunan yang tidak memperhatikan saluran air.
“Sebagai contoh pembangunan jalan yang membuat saluran air tertutup ini mestinya bisa dicegah jika Batam sudah memiliki ‘blue print’ saluran air,” tegasnya.
Untuk normalisasi saluran air dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Anggota legislatif dari Komisi III yang turun meninjau lokasi tersebut sepakat bahwa permasalahan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada Musrenbang tingkat provinsi nanti.
Kabid SDA Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Irawan, yang mendampingi peninjauan tersebut membenarkan apa yang disampaikan empat legislator dari Komisi III tersebut.
Saluran air yang berada di Simpang Helm Jalan Raja Isa memang sudah seharusnya dilakukan normalisasi dengan pengerukan tanah dan sampah yang menutup sebagian saluran.
Tak hanya itu, saluran yang berada di bawah jalan juga perlu diperlebar dengan dibuat jembatan, sehingga lebarnya sama dengan saluran air yang berada di sisi jalan.
Ia juga membenarkan bahwa normalisasi dan pembuatan jembatan di jalan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. “Kalau bapak-bapak sudah sepakat silakan disampaikan kepada gubernur, kami siap membenahinya jika anggarannya sudah ada nanti,” tambahnya.
(*/ade)
