Tekan Inflasi, DPRD Kepri Minta Pemprov Perbanyak Program Padat Karya hingga Pasar Murah

TAHUN 2022 ini, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) termasuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia, yakni 6 persen. Bahkan dapat teguran langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar memperbanyak program padat karya, serta menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada warga kurang mampu.

Wahyu mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah program strategis pengendalian inflasi kepada Pemprov Kepri melalui APBD 2023, antara lain menyalurkan BLT BBM kepada warga kurang mampu.

Program ini juga sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa Pemprov perlu menganggarkan dana BLT bagi warga terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), dengan catatan penerimanya di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Kemudian, lanjutnya, memperbanyak program padat karya dan melanjutkan program kredit UMKM bunga nol persen yang sifatnya menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat.

Selain itu, katanya, Pemprov Kepri harus memperluas kawasan pertanian dan peternakan terpadu, sehingga masyarakat dapat dilibatkan sebagai pekerja maupun mitra.

Kawasan pertanian terpadu, misalnya, dapat ditanami komoditas rentan inflasi seperti cabai dan bawang. Minimal mampu mewujudkan Kepri swasembada pangan, karena selama ini sangat bergantung dengan pasokan pangan dari daerah lain, khususnya Pulau Jawa.

“Ini juga sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat diberikan pelatihan untuk pengembangan kawasan pertanian dan peternakan terpadu,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemprov Kepri dan kabupaten/kota harus memperbanyak pasar murah yang menyasar masyarakat kurang mampu guna mengendalikan angka inflasi.

Kemudian tak kalah penting, Pemprov Kepri harus melobi pemerintah pusat untuk menunda penghapusan tenaga honorer pemerintahan yang direncanakan mulai tahun depan. Penghapusan honorer justru akan menambah angka pengangguran dan penduduk miskin, terutama di Kepri.

“Itu beberapa program prioritas dari kami untuk 2023. Pemprov Kepri juga akan mengusulkan program mereka, dan akan kami evaluasi bersama,” ucap Wahyudin.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan tahun ini Pemprov memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 18 miliar. Dana insentif tersebut buah dari keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dan tingginya capaian vaksinasi, yang mencapai 90 persen atau di atas rata-rata nasional.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepri juga bagus,” ujar Ansar.

Ansar menyatakan dengan tambahan DID Rp 18 miliar, total DID Provinsi Kepri tahun 2022 bertambah menjadi Rp 38 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 20 miliar.

Pemprov Kepri akan menggunakan dana itu untuk mengatasi berbagai persoalan terkini, mulai dari pemulihan ekonomi dampak pandemi, hingga pengendalian inflasi akibat ancaman krisis global yang dipicu perang Rusia dan Ukraina.

Setidaknya ada tiga persoalan besar yang menjadi pekerjaan penting Pemprov Kepri sesuai arahan Presiden Jokowi, antara lain mengatasi inflasi daerah, mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem dampak pandemi dan situasi kenaikan BBM, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“Saya juga mengajak semua kabupaten/kota mengerahkan APBD untuk menggesa pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah situasi penuh ketidakpastian ini,” kata Ansar.

(*)

Sumber: Antara