Hubungi kami di

Kota Kita

Temui Menkumham, Ansar Minta Diberlakukan Bebas VoA di Kepri

Terbit

|

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bertemu Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly di Jakarta, Jumat (23/9/2022). F. Humas Pemprov Kepri

GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, bertemu Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna H Laoly, Jumat (23/9/2022). Dalam pertemuan tersebut, Ansar meminta kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) yang saat ini dihentikan sementara agar diberlakukan kembali.

Menurut Ansar, dalam pertemuan tersebut ia meminta Menkumham Yasonna untuk memberikan diskresi khusus bagi Provinsi Kepri terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2020.

“Minimal, ekspatriat yang ada di Singapura mendapatkan bebas visa untuk berwisata ke Kepri,” kata Ansar.

BACA JUGA :  Mulai September 2022 Berlaku Tilang Elektronik di Kepri

Kata Ansar, dengan mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 di Kepri yang terbilang cukup sukses juga meminta kepada Menteri Yasonna agar kebijakan bebas VoA ke depan dapat diberlakukan kembali secara keseluruhan seperti saat sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Kondisi Kepri saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan kita sudah melakukan survei serologi dimana kekebalan tubuh kelompok masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai herd immunity, dengan hasil pemeriksaan titer antibodi total masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Progres booster vaksinasi juga telah mencapai hampir 57 persen” ujar Gubernur.

Selain membahas VoA, pada kesempatan itu Ansar juga meminta langsung kepada Menteri Yasonna untuk mengeluarkan kebijakan agar kapal pesiar (cruise ship) dapat diizinkan untuk labuh jangkar tanpa dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BACA JUGA :  Peluang! Lingga dan Karimun Bisa Memproduksi 32.000 Ton Rumput Laut

Beberapa bulan yang lalu Ansar juga telah menyurati secara resmi Menkumham mengenai hal tersebut dan agar para wisatawan dapat turun di suatu kawasan wisata tertentu.

Menurut Ansar, usai pertemuan itu, telah mendapat lampu hijau dari Menteri Yasonna bersama Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, Amran Aris.

“Rencananya wisatawan dari kapal pesiar nantinya akan diberi kartu pass sebagai penanda dan dari kapal pesiar wisatawan dapat turun selama 7 jam,” ungkapnya.

(*)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook