PULAU Rempang akan dikembangkan menjadi kawasan khusus ekonomi yang mengusung konsep “Green and Sustainable City”. Pengembangnya yakni PT Makmur Elok Graha (MEG), dengan nilai investasi sebesar Rp 381 triliun, yang akan disalurkan secara bertahap hingga 2080.
Rempang akan dikembangkan sebagai magnet investasi untuk berbagai sektor industri, jasa, dan pariwisata, sehingga dapat menjadi motor baru perekonomian nasional.
Adapun kepastian ini menyusul peluncuran Program Pengembangan Kawasan Rempang di Batam, yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan persoalan terkait pengembangan Rempang ini sudah berjalan 18 tahun sejak 2004, saat itu persoalan pembebasan lahan menjadi kendala.
Namun saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan SK terkait perubahan kawasan hutan sekitar 7.560 hektar. Kementerian ATR juga telah menetapkan SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) secara bertahap.
“BP Batam juga telah menetapkan rencana pengembangan dan estate regulation, juga besaran tarif lahan. Sedangkan MEG menyiapkan pelaksanaan investasi di Rempang,” paparnya.
Investasi senilai Rp 381 triliun ini diprediksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang.
Sementara itu, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan masa perjanjian BP Batam dengan PT MEG dalam pengembangan Rempang adalah selama 80 tahun.
Untuk tahap I hingga 2040, target investasi sebesar Rp 29 triliun. “BP Batam sudah menyiapkan development plan sebagai pemanfaatan kawasan. Terima kasih kepada Pak Menko Perekonomian yang telah mendukung pertumbuhan investasi di Kota Batam,” ujar Rudi.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa Pulau Rempang bakal menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki “Green Zone”.
Nantinya, kawasan itu juga memberikan kemudahan koneksi antar pulau sekitar serta menyajikan zona pariwisata yang mengedepankan konservasi alam.
Ada pula taman burung serta zona sejarah dan kawasan agrowisata terpadu yang memanfaatkan keunggulan alam di pulau tersebut.
Ia juga telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan swasta untuk tanah seluas 22.000 Ha di wilayah Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur.
Untuk pengembangan Rempang, BP Batam juga telah mengajukan proposal permohonan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain (APL) sebanyak 15 permohonan, dengan total luas 563,2 Ha kepada Menteri ATR/BPN, serta mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK, dan telah mendapatkan persetujuan.
“Saya berharap, akselerasi pengembangan wilayah Rempang nantinya bisa ikut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.
Direktur Utama PT MEG, Nuraini Setiawati mengungkapkan bahwa konsep pengembangan Rempang yakni menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kita mengusung konsep green. Kita selaras dengan dunia bagaimana membangun tapi tidak merusak alam. Jadi benefit kita 44 persen wilayah kita adalah hijau dari alam untuk alam,” katanya seperti dikutip dari Bisnis.com.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ntuk saat ini sudah ada beberapa investor yang mulai masuk untuk pengembangan energi di wilayah kawasan Rempang, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, ia belum mau merincinya satu-satu.
“Jadi pertama kita hidupkan energi baru terbarukan. jadi investor-investor sudah mulai berdatangan ke wilayah kita untuk investasi di wilayah dari sisi PLTS,” jelasnya.
Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad juga menyambut positif investasi tersebut. Pengembangan kawasan Rempang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kepri.
“Pengembangan Kawasan Rempang juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan,” harapnya.
Provinsi Kepri adalah Provinsi Kepulauan yang posisinya sangat strategis, yakni berada di salah satu dari 4 choke point perdagangan dunia, dan merupakan salah satu dari 4 jalur penting perhubungan Indonesia.
“Pemerintah Pusat telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Provinsi Kepri dan kami tentunya perlu memberikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto,” ujarnya (leo).
