PENGEMBANGAN Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko di Karimun dianggap mendesak, sehingga perlu tindak lanjut dari pemerintah pusat agar bisa segera terealisasi. Karena itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq menemui Menteri Perhubungan, Budy Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Ansar, pertemuan dengan Budi merupakan upaya pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan bandara dan pelabuhan di Karimun.
“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat boeing 737,” kata Ansar.
Untuk Bandara Karimun, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menghibahkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan runwey bandara tersebut. Saat ini panjang ruway bandara karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara tersebut.
“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya kita tidak bakal bosan untuk terus datang ke pusat menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat sejahtera,” katanya.
Selain itu, Pelabuhan Malarko sedang dalam tahap penataan pelabuhan kontainer, karana posisi Karimun sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan Kabupaten Meranti, Riau. Kedua provinsi ini saling bekerja sama untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok.
“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan bidang kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi didalamnya. Peluang ini harus kita tangkap,caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” ujarnya.
Setelah bertemu Budi, Ansar dan Rafiq menemui Deputi IV Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo.
Dalam pertemuan ini, Ansar menjelaskan jika sebagai daerah yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan bebas, maka Karimun sangat membutuhkan adanya fasilitas bandara yang memadai. Saat ini bandara di Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu di perpanjang.
“Kita berharap hingga akhir 2023 nanti bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan untuk membenahi bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 180 miliar. Adapun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp 120 miliar dari Kemenhub dan Rp 10 miliar dari APBD Pemprov Kepri untuk pembebasan lahan (leo).
