PASCA pergantian operator air bersih dari operator lama ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU-SPAM) Badan Pengusahaan (BP) Batam, tingkat kebocoran air atau non revenue water (NRW) justru semakin meningkat. Dari yang sebelumnya hanya 14% meningkat menjadi 20%.
Direktur BU-SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan bahwa total kehilangan air di Batam mencapai 500 liter per detik (lpd). Menurut pria berambut putih ini, kehilangan air terjadi karena banyak sambungan liar.
“Jika 500 lpd ini bisa diamankan, kita surplus 200 lpd. Kami telusuri dan cari, kehilangan yang cukup besar ini,” kata Denny di BP Batam, Kamis (16/3/2023).
Ia mengatakan bahwa saat ini NRW di Batam masih berada di kisaran 19-20%. Sebagai perbandingan, ia menuturkan NRW di DKI Jakarta berkisar 40%, Jawa Barat 38%, Singapura masih juga di angka 9%.
Sebagai antisipasi, BP Batam berencana membentuk Tim Identifikasi Kehilangan Sambungan Air yang terdiri dari POM TNI Angkatan Darat, POM TNI Angkatan Laut, Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, Satpol PP, Direktorat Pengamanan BP Batam dan PT Air Batam Hilir sebagai konsorsium pelaksana.
Tugas dari tim ini yakni mendeteksi dan menindak sambungan air liar di Batam.
Dari hasil identifikasi awal, titik spesifik kehilangan air di Batam terdeteksi banyak terdapat di wilayah Duriangkang, Jodoh, Nagoya, dan Tanjung Sengkuang.
“Jodoh kita indentifikasi 26% air hilang. Kami kirimkan sebanyak 241,005 lpd, yang terbaca dimeteran hanya 178,341 lpd saja. Artinya teridentifikasi kehilangan air yang besar di wilayah ini, menyebabkan kekurangan air di Jodoh,” paparnya.
Selain itu terdapat 2.136 sambungan air ilegal tanpa meteran. Dari jumlah tersebut, baru 900 yang diputuskan. “Arahan Kepala BP Batam adalah pelayanan air harus bagus. Inilah kenapa kami bergerak. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini bisa diturunkan jadi 18 persen,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Satuan Pemerika Intern BP Batam, Konstantin Siboro mengatakan bahwa sangat menyayangkan kondisi kehilangan air yang terjadi, dan ia berharap dapat segera ditangani sesuai aturan yang berlaku.
“Banyak keluhan masyarakat tentang kekurangan air, tapi di sisi lain kegiatan illegal pencurian air juga makin marak. Ini yang harus segera ditindaklanjuti. Ada kerugian bagi masyarakat dan juga negara,” katanya (leo).
