PEMRINTAH Provinsi (Pemprov) Kepri berupaya mendorong penerapan digitalisasi, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, untuk memantapkan konsep Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“ETPD merupakan salah satu cara untuk memperluas digitalisasi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, sehingga mendukung transparansi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Musni Hardi, di Hotel Swiss Bell saat acara penandatanganan roadmap ETPD dan High Level Meeting (HLM) seluruh satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Se-Provinsi Kepri, Selasa (16/11).
Adapun tujuan ETPD ini yakni mendukung tata kelola keuangan, meningkatkan keuangan inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
ETDP juga memanfaatkan kanal pembayaran non-tunai, QRIS. Untuk di Kepri, transaksi pemerintah masih cukup minim dalam menggunakan QRIS. “Hanya Batam dan Tanjungpinang saja yang gunakan QRIS sebagai kanal ETPD,” ungkapnya lagi.
Alternatif penggunaan QRIS sebagai kanal ETPD mampu mencakup transaksi pajak maupun retribusi pemerintahan, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, parkir di tepi jalan umum dan lainnya.
Kepri sendiri memiliki indeks ETPD sebesar 62,48 persen, dimana masuk dalam kategori penggunaan ETPD yang maju, tapi belum mencapai titel digital seperti Jakarta dan Jawa Barat.
Sejumlah syarat, diperlukan untuk menggalakkan ETPD di lingkungan pemerintah, antara lain seluruh transaksi belanja, pajak, dan retribusi yang ada telah terelektronifikasi.
Kemudian, seluruh jenis kanal pembayaran, seperti QRIS, ATM, SMS Banking dan lain-lain telah teraktivasi. Selanjutnya, telah terdapat realisasi pendapatan melalui kanal pembayaran QRIS. Lalu, telah menerapkan SP2D online, CMS, integrasi CMS dengan sistem keuangan pemerintah daerah.
Dan terakhir, memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, dengan kata lain sinyal tidak boleh lemot.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan bahwa sejak mulai menerapkan ETPD, sudah mulai ada peningkatan PAD.
“Seperti pendapatan daerah dari pajak bahan bakar motor yang mengalami peningkatan, karena pembayaran sudah elektronik,” ungkapnya.
Digitalisasi juga bertujuan agar transaksi berbau korupsi bisa dihindari.
“Harapan kami, kalau semuanya nanti transaksi dilakukan secara elektronik, maka prosesnya akan transparan, aman dan menjamin semua prosesnya berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Mengenai kendala jaringan telekomunikasi yang belum merata di seluruh Kepri, sehingga menghambat digitalisasi, Ansar mengatakan bahwa ini memang menjadi kendala utama, khususnya dalam penerapan QRIS.
“Tapi, saya kira ketersediaan jaringan cukup memadai, sambil terus mendorong terus percepatan pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Kepri. Mudah-mudahan di tahun 2023, satelit Satria sudah beroperasi menyeluruh, sehingga tidak ada lagi blank spot,” paparnya.
*(rky/GoWestId)
