BADAN Pengusahaan (BP) Batam menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Pengembangan Manajemen Risiko Tahun 2022, Selasa (30/8) di Gedung IT Centre BP Batam. Tujuannya yakni untuk memahami peta risiko di lingkungan kerja, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan good corporate governance.
“Pemahaman terhadap risiko dibutuhkan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat dikurangi atau dihilangkan melalui manajemen risiko,” kata Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Wahjoe menuturkan manajemen risiko merupakan metode sistemis dan logis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, memperlakukan, mengawasi, dan memonitor risiko yang timbul, yang memungkinkan organisasi meminimalisir kerugian dan mengoptimalkan kesempatan.
“Sangat penting bagi kita untuk mengetahui peta risiko di lingkungan kerja BP Batam, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam menangani manajemen risiko di lingkungan BP Batam,” ujarnya.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah narasumber kompeten dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diikuti oleh 70 peserta perwakilan dari tiap unit kerja di lingkungan BP Batam.
Wahjoe meyakini implementasi manajemen risiko yang efektif berdampak signifkan pada organisasi, karena memungkinkan pemerintah dapat menjaga kesinambungan pelayanan umum secara efisien dan efektif serta dapat pula membantu pemerintah dalam menyusun rencana strategis pelayanan.
Sementara itu, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam, Endry Abzan menyampaikan pelaksanaan manajemen risiko merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan di lingkungan BP Batam, untuk mencegah risiko-risiko dalam pelaksanaan program kerja demi mewujudkan tujuan kinerja di BP Batam.
“Pelaksanaan bimtek manajemen risiko ini juga mendukung gerakan BP Bastam sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam program pembangunan Zona Integritas,” ujarnya.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini Inspektur VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ahmad Ghufron, S.E., M. AK.,; Auditor Madya Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dedhi Suharto, AK., M. AK.,; Auditor Muda Inspektorat Vii Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Denis Yudosusilo, S.ST., M.APP.FIN, dan dimoderatori oleh Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan.
Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini meliputi, Journey to Risk Intelligent Governance; Sharing Pengalaman Penerapan Manajemen Risiko di Kemenkeu; Usulan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di BP Batam serta Peristiwa dan Respon (leo).
