WAKIL Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Yang kita harapkan sebenarnya bagaimana agar ketika kebijakan ini diambil tidak memberikan implikasi yang cukup besar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat atau daya beli masyarakat,” kata Amsakar dikutip dari Antara, Sabtu (3/9/2022).
Amsakar menjelaskan dengan adanya bansos tersebut menjadi salah satu opsi yang akan mengurangi dampak dari beban yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, menyusul kenaikan harga BBM subsidi.
“Ini kan ada dua pilihan yang sulit, bertahan dengan harga kondisi sekarang nanti akan membuat APBN kita betul-betul terkuras, lalu melakukan sedikit kenaikan itu akan bisa menyehatkan. Tapi ya kenaikan ini memang harus disertai dengan kebijakan yang dapat meminimalisir itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan adapun bantuan pengalihan subsidi BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp 24,17 triliun.
Masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bansos di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kemudian, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Serta bantuan dari pemerintah daerah (pemda) dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp 2,17 triliun untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
(*)
