PULUHAN warga negara (WN) China yang datang ke Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan. Mereka masuk untuk bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dilansir dari detik.com, Menurut Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, para WNA yang diizinkan masuk RI tersebut bukan untuk tujuan wisata melainkan untuk tujuan esensial seperti bekerja di PSN dan objek vital, penyatuan keluarga, bantuan medis dan kemanusiaan, serta kru alat angkut.
“Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata,” ujar Jhoni dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5).
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan alasan PSN memerlukan tenaga kerja asing (TKA).
Menurutnya kebutuhan WN China pada sebuah PSN menjadi kewenangan masing-masing investor yang terlibat di proyek tersebut. Akan tetapi, Wahyu tak mengetahui berapa detail kebutuhan dari masing-masing proyek tersebut.
“Kalau kebutuhannya tergantung investornya yang dari China masuk di proyek apa saja dan saya nggak tahu detailnya kebutuhan masing-masing proyek tersebut,” ungkap Wahyu, Sabtu (8/5).
Nantinya, para WN China tadi, kata Wahyu, ditempatkan di beberapa PSN yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Ada 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Perpres No. 109 Tahun 2020, di antaranya jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga kawasan industri.
Akan tetapi, Wahyu enggan merinci lebih lanjut terkait seberapa banyak WN China yang terlibat di PSN. Sebab, data terkait kebutuhan WN China di PSN ada di masing-masing kementerian yang menangani proyek tersebut.
“Ada di beberapa proyek smelter atau pembangkit listrik atau industri juga yang menggunakan tenaga WNA dalam pembangunannya. Silahkan, ditanyakan ke masing-masing Kementerian yang membawahi proyek-proyek tersebut,” tuturnya.
Sumber: detik.com
