3,7 Persen Rumah di 81 Pulau di Kepri Belum Dialiri Listrik

KEPALA Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, menyebutkan hingga saat ini tercatat sekitar 3,7 persen dari 606.000 unit rumah di 81 pulau di Kepri belum dialiri listrik.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melobi PLN untuk bisa mewujudkan agar seluruh rumah di pulau-pulau tersebut bisa segera dialiri listrik. Rumah-rumah itu berada di 81 pulau yang tersebar di Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.

“Program Kepri Terang berhasil mempercepat sambungan listrik baru di rumah penduduk yang berada di pulau-pulau. Sebanyak 96,3 persen dari 606.000 unit rumah sudah dialiri listrik,” kata Darwin, dikutip dari Antara, Selasa (21/2/2023).

Darwin mengemukakan baru-baru ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, melakukan pendekatan dengan manajemen PT PLN di Pekanbaru. Gubernur Ansar menginginkan seluruh rumah penduduk di pulau-pulau tersebut dapat dialiri listrik.

PT PLN mengalami hambatan dalam memenuhi keinginan tersebut karena keterbatasan daya listrik dan tidak ada jaringan listrik di pulau. Gubernur Kepri dan PLN akan melakukan rapat lanjutan pada 3 Maret 2023 mendatang untuk mendapatkan solusi.

“Dari 81 pulau itu ditemukan berbagai macam persoalan terkait penyambungan jaringan listrik baru, seperti jumlah penduduk yang tidak mencapai 50 kepala keluarga. Kemudian jarak antara pulau yang sudah memiliki jaringan listrik dengan yang belum, cukup jauh,” ujarnya.

Darwin mengemukakan program Kepri Terang mengedepankan asas keadilan dalam penerangan, sehingga seluruh rumah penduduk harus terang-benderang.

Untuk merealisasikan visi itu, Dinas ESDM Kepri tidak hanya menggunakan anggaran daerah dan bantuan dari pusat, melainkan juga melibatkan pengusaha, terutama yang mengelola bisnis pertambangan.

“Banyak juga perusahaan yang berperan menerangi rumah warga melalui dana pertanggungjawaban sosial,” katanya.

Menurut dia, jaringan listrik yang tersambung ke rumah warga tidak seluruhnya berasal dari PT PLN, melainkan juga mesin genset. Listrik non PLN dapat dikelola oleh perangkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

“Kami berharap pulau-pulau yang jumlah penduduknya sedikit dapat menikmati listrik dengan menggunakan mesin genset seandainya PLN tidak dapat menyambungkan jaringan listrik,” katanya.

(*/pir)