TINGKAT pengangguran terbuka di Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 6,8% menarik perhatian pemerintah pusat. Padahal, daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menjadi salah satu lokasi utama investasi nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, menjelaskan bahwa perkembangan kawasan industri di Kepri—terutama Batam—terus menunjukkan arah positif. Hal ini terlihat dari masuknya berbagai investasi berskala besar yang turut menyokong perekonomian nasional. Namun, ia menegaskan bahwa manfaat investasi seyogianya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama lewat penyediaan lapangan kerja.
“Investasi yang baik harus memberi dampak bagi masyarakat. Saat ini, tingkat pengangguran di Kepri masih sekitar 6,8% dan itu masih tergolong tinggi,” ujarnya di Batam pada Rabu.
Afriansyah juga menyebut bahwa Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat industri manufaktur, tetapi mulai berkembang menjadi kawasan industri pariwisata. Kondisi tersebut membuka peluang kerja baru yang perlu diantisipasi dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor industri.
Untuk itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri guna memperkuat program pelatihan vokasi, termasuk untuk sektor hospitality dan pariwisata. Tujuannya agar masyarakat lokal bisa mengisi pekerjaan yang muncul seiring bertambahnya kunjungan wisatawan dan meningkatnya arus investasi.
Selain penguatan kompetensi, Wamenaker menekankan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar kecelakaan kerja tidak terulang di lingkungan kawasan industri. Ia juga meminta perusahaan di Batam memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal, mengingat masih ada peluang kerja yang belum terserap karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diki Wijaya, menilai tingginya angka pengangguran merupakan kondisi yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka di Kepri berada di kisaran 6,8% atau setara dengan hampir 75.000 orang dari total sekitar 1,2 juta angkatan kerja.
Diki menyebut akar persoalannya terletak pada belum optimalnya kesiapan kompetensi tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang cepat di Kepri. Karena itu, ia berharap pelatihan vokasi yang diperkuat pemerintah pusat dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, sehingga peluang kerja bagi tenaga kerja lokal menjadi lebih besar.
“Kami ingin tenaga kerja lokal mampu mengisi kebutuhan industri yang ada di Kepri. Kuncinya adalah peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya.
(nes)
