LANGKAH tegas mulai diambil pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan energi dalam negeri. Mulai Selasa (27/10/2026) pagi kemarin, pasokan gas alam dari lepas pantai Natuna yang selama belasan tahun mengalir penuh ke Singapura, resmi dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik di Batam melalui PT PLN Batam.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menegaskan momentum ini sebagai sejarah baru bagi pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, gas alam dari laut Natuna yang selama ini 100% mengalir ke Singapura, tadi pagi dini hari akhirnya mengalir ke pangkuan ibu pertiwi,” ujar Djoko.
Djoko mengungkapkan, upaya mengalirkan gas Natuna ke dalam negeri sebenarnya telah diusahakan selama lebih dari 10 tahun. Namun, proses tersebut kerap mendapat kendala dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menghambat.
Pengurangan Ekspor Tanpa Melanggar Kontrak
KEBIJAKAN pengalihan pasokan ini dilakukan melalui pemangkasan volume ekspor gas ke Singapura sebesar 31 billion British thermal unit per day (BBtud) yang telah berjalan sejak Sabtu (24/10/2026). Jumlah tersebut terdiri atas pengurangan pasokan dari Natuna sebesar 15 BBtud dan dari Sumatra sebesar 16 BBtud.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa langkah pengurangan ekspor ini murni dilakukan untuk kepentingan domestik dan dipastikan tidak melanggar komitmen kontraktual dengan Singapura.
Bahlil menjelaskan, total ekspor gas bumi Indonesia ke negara tetangga tersebut mencapai 409,55 BBtud per tahun. Pengurangan sebesar 31 BBtud yang dilakukan saat ini baru setara dengan 8% dari total pengiriman—masih berada jauh di dalam batas minimum toleransi penyesuaian volume kontrak yang berkisar antara 91 hingga 92 BBtud.
“Saya ingin menyampaikan bahwa total gas yang kita kirim, kita ekspor ke negara sahabat kita… itu sebesar 409,55 BBtud,” kata Bahlil, Senin (26/10/2026). Ia menegaskan bahwa pelanggaran kontrak baru terjadi jika pemangkasan melebihi ambang batas 10%.
Dengan masuknya pasokan gas dari Natuna dan Sumatra ini, pemerintah berharap keandalan pasokan listrik serta ketahanan energi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam, dapat semakin meningkat.
(dha)
