PERSOALAN sampah di Kota Batam dinilai sudah berada pada fase krisis yang membutuhkan perombakan sistemik, bukan sekadar solusi instan. Menambah armada pengangkut atau memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbukti tidak memadai untuk meredam gunung masalah yang kian menggunung.
KRISIS ini dirasakan secara nyata oleh warga di sejumlah kawasan seperti Batu Aji dan Sagulung. Di wilayah Fanindo, Taman Carina, hingga Taman Pesona Indah, tumpukan sampah dilaporkan nyaris sebulan tidak tersentuh petugas, menebar bau menyengat yang mengganggu kenyamanan permukiman. Pemandangan serupa tampak di sepanjang Jalan Sei Lekop menuju Sagulung Baru, yang berubah fungsi menjadi titik pembuangan liar.
Nano (36), salah seorang warga setempat, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. “Sudah hampir mau sebulan sampah tidak diangkut,” keluhnya, menggambarkan bagaimana tumpukan yang dibiarkan berlarut-larut itu merusak kualitas hidup warga sekitar.
Darurat Perilaku dan Tuntutan Fasilitas Mandiri
NAMUN, akar masalah ini diyakini melampaui sekadar keterlambatan layanan operasional. Yanti (37), warga lainnya, berpandangan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus berpangku tangan kepada pemerintah.
Ia mendesak agar pemerintah lebih agresif membangun sistem pengelolaan berbasis perumahan, misalnya dengan menghadirkan insinerator mandiri yang memenuhi standar teknis dan pengendalian emisi. Bahkan, Yanti mengusulkan agar sebagian dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dialokasikan untuk pengadaan fasilitas pengolahan sampah di tingkat permukiman, alih-alih melulu tersedot untuk pembangunan fisik jalan. “Kalau bisa anggaran pokir itu jangan hanya untuk membangun jalan. Bisa juga dilakukan pengadaan alat agar sampah bisa dikelola,” tegasnya.
Suara kritis turut disuarakan oleh aktivis lingkungan Akar Bhumi Indonesia, Hendrik. Ia mencatat bahwa darurat sampah Batam merupakan akumulasi masalah menahun. “Kita sudah menyoroti permasalahan sampah di Kota Batam sejak 2023. Bahkan kalau ditarik ke belakang, Batam sudah mengalami krisis sampah sejak 2022,” ungkap Hendrik.
Menurut Hendrik, tekanan terbesar saat ini menghantam TPA, di mana volume harian masuk mencapai kisaran 800 hingga 1.200 ton. Di sisi lain, alokasi anggaran pengelolaan yang sempat dibahas senilai sekitar Rp70 miliar dinilai masih jauh dari kata cukup untuk menopang operasional armada, pemeliharaan fasilitas, hingga kesejahteraan pekerja.
Hendrik memetakan tiga pilar utama yang wajib dibenahi segera: pembiayaan yang memadai, penguatan regulasi, serta peningkatan kepedulian masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pola pikir yang menyerahkan seluruh urusan sampah kepada petugas kebersihan harus diubah. Pengangkutan konvensional sejatinya hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain apabila pemilahan—baik organik, plastik, maupun logam—tidak dilakukan sejak dari sumbernya.
Tanpa perubahan pola ini, ancaman lingkungan kian nyata. Timbunan sampah berisiko memicu air lindi dan gas metana yang mencemari lingkungan pesisir, yang pada akhirnya turut memukul perekonomian masyarakat nelayan dan warga di sekitar TPA.
Langkah DLH dan Peluang Baru Ekonomi Sirkular
MENANGGAPI persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mengakui bahwa keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi kendala klasik di titik-titik penumpukan. Kepala DLH Kota Batam, Dohar Mangalondo Hasibuan, menjelaskan bahwa petugas sebenarnya tetap rutin melayani jalur seperti Jalan Dapur 12 dan Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, namun tumpukan terus kembali akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan.
(“Perlu kita sosialisasikan agar masyarakat itu melakukan pembuangan sampah di TPS,” ujar Dohar.)
Sebagai langkah taktis, DLH bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad telah membahas perbaikan sistem, mulai dari penambahan armada lewat kerja sama swasta hingga penyediaan TPS baru. Saat ini, total armada pengangkut di Batam telah mencapai 107 unit yang didanai melalui APBD demi mewujudkan komitmen kebersihan kota. Di sisi lain, DLH juga mewanti-warga agar menghentikan praktik pembakaran sampah terbuka demi menjaga kualitas udara.
Di tengah karut-marut tersebut, secercah optimisme hadir dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Instansi ini tengah menyiapkan pengembangan kawasan industri sirkular di Setokok. Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rully Syah Rizal, menjelaskan bahwa kawasan tersebut dirancang untuk menyerap material lokal dan bernilai ekonomi, sehingga industri pengolahan tidak sepenuhnya bergantung pada bahan baku impor. “Industri pengolahan juga wajib mengambil bahan baku dari lokal,” tegas Rully.
Koneksi antara industri daur ulang dan pengelolaan domestik ini membuka peluang emas bagi sampah untuk bertransformasi menjadi komoditas bernilai tambah. Namun, keberhasilannya tetap mensyaratkan sinergi penuh: pemerintah menjamin regulasi, infrastruktur, dan pengawasan, sementara masyarakat mengambil peran aktif memilah dari rumah. Selama paradigma lama bertahan—di mana sampah dianggap sepenuhnya urusan pemerintah—penambahan armada maupun perluasan TPA selamanya hanya akan menjadi solusi tambal sulam.
(ham/dha/bisniscom)


