PENGUSAHA dan serikat pekerja di Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya menyepakati besaran indeks tertentu (alfa) 0,75 sebagai dasar penentuan upah tahun 2027. Kesepakatan melalui musyawarah Dewan Pengupahan Provinsi di Kantor Cabang Disnakertrans Kepri, Batam ini dicapai setelah rapat sempat mengalami kebuntuan (deadlock).
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan kesepakatan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah penetapan upah di Kepri karena kedua belah pihak menyetujui angka alfa yang sama.
“Ini menjadi yang pertama dalam sejarah penetapan upah di Provinsi Kepri bahwa ketetapan angkanya sama-sama disepakati oleh pekerja dan juga pengusaha, yaitu 0,75,” kata Diky di Batam, Jumat.
Sebelumnya, pengusaha mengajukan alfa 0,5, sedangkan serikat pekerja menuntut angka maksimal 1. Perbedaan ini membuat rapat sempat buntu sebelum akhirnya diputuskan menggunakan jalur musyawarah.
“Yang pertama, dari sisi pengusaha memberikan angka 0,5. Kemudian dari serikat pekerja meminta angka 1 alfanya. Rapat sempat deadlock, akhirnya diputuskan supaya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan angka mufakat,” jelas Diky.
Penghitungan upah 2027 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan rentang alfa 0,5 hingga 0,9, serta surat edaran kementerian yang memberi ruang penggunaan alfa hingga 1.
Dengan kesepakatan alfa 0,75, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027 diusulkan menjadi Rp4.229.356. Angka ini naik Rp349.836 atau sekitar 9 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3.879.520. Dewan Pengupahan juga mengusulkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp4.253.968.
Usulan ini selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Kepri untuk disahkan melalui keputusan gubernur.
“Pembahasan untuk UMP sudah clear, tinggal kita SK-kan saja. Tinggal Pak Gubernur,” tutup Diky.
(ham)


