SKEMA cicilan awal senilai Rp2 juta yang diajukan manajemen PT Ghim Li Indonesia dinilai masih jauh dari menjawab tuntutan hak sekitar 804 pekerja yang menanti kejelasan pelunasan pesangon. Perundingan bipartit yang berlangsung hingga Jumat (20/11) kembali buntu setelah serikat pekerja mempertanyakan skema pembayaran sisa kewajiban.
Dalam forum pembahasan tersebut, pihak perusahaan mengajukan rencana pembayaran awal sebesar Rp2 juta per pekerja yang dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2027. Dana tersebut diposisikan sebagai langkah awal sebelum pelunasan penuh dilakukan.
Namun, nilai awal tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan pekerja apabila disandingkan dengan besaran hak yang dituntut. Berdasarkan materi pembahasan perundingan, nilai pesangon yang dapat diterima sebagian pekerja diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta per orang.
Dari keseluruhan 1.025 pekerja, sebanyak kurang lebih 804 orang tercatat masih terkait dengan proses penyelesaian pembayaran pesangon ini. Selain besaran cicilan awal yang dinilai kecil dibanding total hak, belum adanya kepastian waktu pelunasan sisa pesangon menjadi ganjalan utama yang belum terjawab.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau (Kepri), Diky Wijaya, menuturkan bahwa pertemuan bipartit tersebut turut dihadiri tim bentukan Pemerintah Kota Batam yang melibatkan Disnaker Kota Batam, Disnakertrans Kepri, unsur PUK Ghim Li, serta perwakilan serikat pekerja.
Meski demikian, kesepakatan belum tercapai karena sikap perwakilan serikat pekerja—yakni SPSI dan FSPMI—belum sejalan menerima tawaran manajemen.
“Artinya apa, kemarin sudah masuk pembahasan bipartit disaksikan oleh tim. Memang masih belum ada titik temu. Kita berharap segera diselesaikan,” ujar Diky.
Menurut Diky, dinamika di internal perwakilan pekerja juga masih beragam terkait respons atas skema yang ditawarkan perusahaan.
“Kemarin ada dua asumsi. Yang pertama, Ghim Li menyampaikan kepada teman-teman pekerja itu sebelum pesangon semua dibayarkan, perusahaan memberikan Rp2 juta kalau tidak salah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan masih terjadi sehingga lanjutan perundingan tidak bisa dihindari.
“Salah satunya belum ada yang setuju. Itu yang masih dibahas ini. Belum ada kesepakatan. Sebagian yang mau dan sebagian yang belum,” jelasnya.
Untuk mencegah proses pembahasan semakin berlarut, Diky mendorong Disnaker Kota Batam bersama instansi terkait agar segera memfasilitasi pertemuan lanjutan antara manajemen dan pihak pekerja guna mencari titik temu.
“Harusnya ini didudukkan sama-sama saja bahwasanya kita harus segera menyelesaikan itu. Ya, ada ketentuan perusahaan yang harus kita sambut itu,” ungkapnya.
Diky menegaskan bahwa pihak provinsi terus mendorong percepatan penyelesaian agar hak pekerja tidak terus menggantung tanpa kepastian.
“Maka saya berharap dari pekerja, Disnaker Kota Batam segera selesaikan kesepakatan yang sudah ditentukan,” ucapnya.
“Ya, betul-betul mendorong,” tutup Diky.
(dha)


