BADAN Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam akan mewujudkan transparansi perizinan di bawah kepala yang baru, Muhammad Rudi.
“Transparansi akan betul-betul diwujudkan. Transparansi dalam perizinan, pengusaha bisa akses sendiri biar bisa kontrol sama-sama,” kata Kepala BP Kawasan Batam, Muhammad Rudi dalam pertemuan dengan pengusaha di Batam, Kamis (3/10).
Rudi menegaskan seluruh sistem yang berlaku di BP Kawasan Batam akan dijalankan, dan tidak boleh ada peraturan sendiri. Sistem akan langsung dikontrol operator, demi memastikan tidak ada yang melenceng.
“Perizinan ini mau didudukkan, kami akan memantau,” kata dia.
Khusus investasi dengan nilai besar, katanya, akan ditangani langsung olehnya sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Kawasan Batam Purwiyanto.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan seluruh keputusan yang ada di BP Kawasan Batam adalah keputusan bersama oleh tim. Bukan dirinya sendiri.
“Tim wajib menjalankan apa pun putusan,” kata Rudi yang juga menjabat Wali Kota Batam.
Ia meminta pengusaha untuk memahami sistem yang ada di BP, agar investasi bisa berjalan lancar.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan pengusaha masih menemui kendala dalam perizinan di BP Kawasan Batam.
“Perizinan, sampai saat ini masih banyak keluhan, lelet dan lama. Walaupun ada OSS, tapi pelaku usaha kadang berhadapan dengan tembok,” kata dia.
Menurut dia, permasalahan perizinan juga terjadi karena pejabat yang berkepentingan kerap berada di Jakarta, sehingga izin tidak kunjung terbit.
“Banyak pejabat yang sering di Jakarta, sehingga izin bisa berbulan-bulan,” kata dia.
Ketua REI Batam, Achyar Arfan dalam kesempatan itu menyatakan optimisnya Batam bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota yang menjabat ex officio Kepala BP Kawasan Batam, Muhammad Rudi.
“Dengan penyatuan komando, kami yakin industri akan jauh lebih baik dan maju,” kata dia.
(*)
