POLEMIK pengelolaan air di Batam menjelang berakhirnya masa konsesi pengelolaan air antara BP Batam dan PT. ATB belum mereda. Sementara waktu pengakhiran tinggal hitungan bulan.
BP Batam sendiri sudah merilis nama perusahaan yang akan mengelola air bersih di Batam pada masa transisi, yakni PT. Moya Indonesia. Sementara pengelola saat ini, PT. ATB, memilih tidak mengikuti proses tender/ lelang karena menganggap proses yang dilakukan pihak BP Batam tidak sesuai aturan.
Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus menjelaskan bahwa pihaknya memaparkan secara gamblang hal-hal yang berkenaan dengan proses lelang yang dilaksanakan oleh pihak BP Batam yang diskriminatif terhadap mereka.
“Semua kami paparkan secara gamblang dalam surat sanggahan kepada BP Batam,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, Rabu (9/09) kemarin.
Menurut Maria, ATB mengikuti semua prosedur yang ada untuk menyampaikan keberatannya terhadap proses hasil Pemilihan Langsung Mitra Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM Batam. Termasuk memberikan sanggahan sesuai dengan prosedur yang ada.
Dalam sanggahannya ATB menegaskan keberatannya atas proses dan hasil pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh BP Batam.
Pasalnya, ada sejumlah aturan yang diduga dilabrak oleh BP Batam dalam proses penunjukan langsung tersebut.
Salah satunya berkaitan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana aturan tersebut tidak mengenal istilah Pemilihan Langsung, seperti yang dilakukan oleh BP Batam.
“Yang ada hanyalah tender, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Jadi, pemilihan langsung ini masuk kategori mana? Tidak ada diatur dalam aturan perundangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah,” jelas Maria.
Skema Pengelolaan Air ke Depan Versi BP Batam
BELUM usai masalah lelang dengan sistem penunjukan langsung untuk pengelolaan air di masa transisi setelah perjanjian konsesi BP Batam-PT. ATB selesai, Badan Pengusahaan (BP) Batam sendiri direncanakan akan melakukan lelang lagi untuk pengelolaan waduk atau Dam di Batam pada Januari 2020.
Namun untuk distribusi air, pihak BP Batam mengaku akan menerapkan sistem kerja sama operasional (KSO) dengan swasta.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, setelah proses enam bulan masa transisi maka pengelola air di Batam akan ditentukan. Di mana dalam pengelolaannya akan dibagi dua bagian.
Setelah transisi enam bulan, akan dilelang. Januari mulai resmi dibuka KSO,” kata Rudi di kawasan Batam Centre, Rabu (9/9) kemarin.
Rudi menjelaskan, untuk air nantinya tidak akan semua diserahkan ke pihak swasta. BP Batam tetap terlibat, hanya saja berbeda dengan saat ini.
Jika saat ini BP Batam bertanggung jawab dalam pengelolaan waduk, ke depan akan dilakukan swasta, termasuk penyaluran hingga pipa induk.
“Pengelolaan sumber air akan kita lelang full. Jadi ada yang mengurus dan mengelola Dam,” ujarnya.
Sementara untuk distribusi ke pelanggan, akan dilakukan BP Batam bersama swasta dalam KSO. Hal ini menegaskan bahwa tidak semuanya diserahkan kepada pihak swasta.
Diharapkannya, pengelolaan waduk yang akan dilakukan oleh pihak swasta ini agar ketersediaan air di Batam lebih terjaga. Sehingga, swasta bertanggungjawab dengan ketersediaan air setiap tahun. Dengan demikian diharapkan, tidak ada air mati atau air bergilir ke depan.
Kita lepas ke swasta, agar bisa menjamin kebutuhan air di Batam per hari. Dia harus menyiapkan per tahun. Jadi tidak ada nanti air mati bergilir. Swasta mengelola dan menghitung kebutuhan, menyiapkan dan diproduksi,” jelas Rudi.
(zhr/nes)
