POSISI Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dijabat secara rangkap (Ex Officio) dengan Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam sepekan terakhir ini kembali menjadi topik pembicaraan hangat.
Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi dan investasi di Batam pasca kebijakan rangkap jabatan belum menunjukan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
Tak kurang sejumlah kalangan pengamat dan juga legislator mulai dari DPR RI, DPRD Kepri maupun Kota Batam satu persatu angkat bicara, baik yang pro maupun kontra kebijakan Ex Officio Kepala BP Batam tersebut.
Bahkan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi, agar meninjau ulang kebijakan jabatan Ex Officio Kepala BP Batam tersebut.
Sementara itu Peneliti/Praktisi, Akademisi Hukum di Batam, Ampuan Situmeang, memberikan tanggapan lain terkait Polemik tersebut.
Menurut Ampuan, mengenai Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam, sudah jelas dan tegas di tuangkan dalam PP62/2019, sekalipun sebelum terbit surat terebut sarat dengan kontroversi.
Bahkan, menurut Ampuan, surat dari DPR-RI dan ORI (Ombudsman RI) jelas meminta agar Presiden tidak menyetujui sistem Ex-Officio itu, karena bertentangan dengan beberapa UU yang lebih tinggi dari PP-itu, seperti UU Pemda, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pembetukan Peraturan Per UU-an lainya.
“Namun apa lagi mau di kata, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi berpendapat lain, dan tetap saja menerbitkan dan lansung melaksanakannya. Maka, sorotan yang sekarang ini muncul, sudah terlambat dan ranahnya sudah bercampur aduk dengan nuansa politik dan kepentingan, payah nak cakap” jelas Ampuan pada GoWest Indonesia, Sabtu (15/5) siang.
Terkait pertumbuhan dan investasi di Batam pasca kebijakan Ex Officio ini, secara gamblang Ampuan menjelaskan, PP62 sebagai landasan pelaksanaan Jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam, adalah dalamrangka pengembangan KPBPB Batam.
Menurutnya, perlu diatur ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, serta ketentuan mengenai sinkronisasi dan koordinasi antara BP Batam dan Pemko Batam.
Lebih jauh Ampuan memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, itu pertimbangan Pemerintah menerbitkan PP62 itu, maka efektifitas dalam menjaga kondusifitas dimana sebelumnya selalu terjadi kontra versi (benturan dalam pelaksanaan kewenangan Pembangunan).
“Jadi, tujuan intinya adalah, Singkronisasi dan Koordinasi. Harus jujur kita mengakui dari segi kondusifitas, ada perubahan kearah kebaikan” tutur Ampuan.
Sedangkan kalau bicara investasi, di masa darurat kesehatan akibat Pandemi Covid-19 kita sulit mengharapkan perkembangan signifikan pelaksanaan kegiatan Investasi, di mana pun di dunia ini sekarang investasi memang melambat pertumbuhannya.
“Ya kalau mau jujur, Investasi bukan inti tujuan dari PP62 itu. Sekalipun dampak ahirnya memang pertumbuhan Investasi. Sebab siapa mau berinvestasi di Batam, kalau Batam tidak kondusif” papar Ampuan.
“Dulu, kedua institusi ini kerjanya cuma berpolemik, demo melulu. Aparat Pemko juga malah ikut demo ke BP Batam, Satpol PP juga sempat bergesekan dalam pelaksanaan tugas. Tapi sekarang, kalau saya tidak keliru melihat dan menelitinya itu hampir tidak terlihat sama sekali” tambahnya.
Dewan Pakar Kadin Kepri ini juga mengingatkan, kendati bukan pamungkas dan masih ada yang di perbaiki kedepan itu betul, tapi kurang pas jika kebijakan pemerintah pusat tersebut disebut produk gagal.
“Tapi janganlah pula di katakan produk gagal, sebab PP62 itu yang tanda tangan Presiden Jokowi. Dimana letak kegagalannya? Kurang baik, ya di perbaiki saja” tuturnya.
Begitupun halnya dengan istilah “Klik Pimpinan” yang sempat mencuat ke permukaan, menurut Ampuan itu adalah konsekwensi, makanya perlu Peraturan Presiden(Perpres) yang mengatur mengenai benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Kepala BP Batam Ex-Officio oleh Wako Batam.
“Perlu diatur dalam aturan khusus, agar hal-hal yang perlu di atur lebih rinci bisa ter-tuang dalam Perpres itu” jelasnya.
Menurutnya, kedepan dan kalau memang jadi nanti BP Batam dan BP Bintan dan BP Karimun di satukan, pastilah Ex-Officio itu akan dirubah dengan PP yang lain, sesuai apa yang diatur dalam PP41/2021 tentang Pelaksanaan KPBPB sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
“Ini masih kita semua nantikan perkembangan pelaksanaannya, seba DK saja belum terbentu versi PP41/2021 itu” pungkasnya.
*(zhr/GoWestId)
