BADAN Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk perairan Natuna, dekat Laut China Selatan. Kapal-kapal tersebut, dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal Nasional.
Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021) kemarin.
“Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China,” kata Irawan.
Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara.
Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar.
Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan.
“Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah [Kementerian] ESDM,” kata Irawan.
Sejauh ini, Irawan mengatakan Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI. Salah satunya pesawat.
“Kami kerja sama dengan Kogabwilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogabwilhan I dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerja sama pemantauan udara,” kata dia.
Irawan lalu meminta dukungan DPR terutama Komisi I agar Bakamla bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia.
Ia menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut China Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis.
“Ini harus kita waspadai bersama. Dari RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi I untuk kedaulatan kita tidak bisa diinjak-injak oleh mereka itu,” tuturnya.
(*/gas)
