PEMERINTAH mengaku fokus dalam membenahi iklim investasi. Dalam hal ini, pelayanan kepada investor menjadi ujung tombak.
“Bila birokrasi yang melayani macet, investasi ikut macet,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, dikutip dari laman Menpan.go.id, Rabu 26 Oktober 2016.
Asman mengakui, hingga kini masyarakat masih merasakan bahwa dalam pelayanan publik terdapat birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan.
Untuk itu, Kemenpan RB mendorong peercepatan penerapan teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Dengan memanfaatkan IT, sistem pelayanan lebih terbuka dan mengurangi pertemuan antara pemberi dan penerima pelayanan untuk menghindari pungli,” ujarnya.
Menteri Asman menegaskan, pihaknya menargetkan tahun 2017 semua pemerintah daerah dapat menerapkan sistem e-government. Dengan cara itu, pemerintahan menjadi lebih fleksibel melihat perubahan yang lebih cepat.
Sejauh ini, peningkatan realisasi investasi ke Indonesia dinilai sudah cukup positif. Pada tiga periode semester pelaporan data, yaitu Januari 2015-Juni 2016, tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp453,8 triliun, naik 32,5 persen bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Menteri Asman optimis bahwa penerapan e-government, khususnya dalam pelayanan publik akan semakin meningkatkan perbaikan iklim investasi.
“Selain pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan, investor juga memiliki kepastian,” ujarnya. ***
