RENCANA Pemerintah Kota Batam membuat kawasan pertanian terpadu akan direalisasikan 2017. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan nantinya akan dipilih satu pulau untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian terpadu.
“Saat ini sedang dilakukan kajian oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K). Ada beberapa pulau yang diusulkan tapi dipilih satu pulau untuk pengembangannya,” kata Rudi, Senin (7/11) dilansir mediacenter.batam.go.id.
Setelah penetapan nanti, petani yang ada di pulau utama (mainland) akan dipindahkan ke pulau ini. Karena pada dasarnya, wilayah di Pulau Batam tidak ada yang peruntukannya di bidang pertanian.
Kepala Dinas KP2K Batam, Suhartini mengatakan ada empat pulau yang bisa dikembangkan untuk pertanian di Batam. Yakni Pulau Subang Mas, Air Raja, Cemara, dan Pulau Kinon.
“Bagi masyarakat yang punya legalitas lahan di pulau tersebut diharapkan beri informasi ke lurah terkait untuk pendataan. Itu yang pertama kita lakukan,” kata Suhartini.
Pada pulau ini nantinya tak hanya disiapkan lahan untuk pertanian, tapi juga infrastruktur penunjang. Sebut saja dermaga atau pelabuhan, jalan, hingga sarana air. Selain itu, juga disiapkan pelatihan baik teknis dari cara menanam, maupun non teknis seperti pembiayaan.
“Nanti juga akan diatur pola tanamnya. Jangan sampai satu produk tertentu pada waktu tertentu produksi berlebihan. Jadi diatur siapa menanam apa, sehingga diharapkan produksi tidak berlebih dan harga lebih stabil,” ujarnya.
Adapun fokus pengembangannya nanti pada komoditas sayur-mayur seperti bawang merah, cabai, bayam, sawi, kacang panjang, pare, kangkung, terong, dan sebagainya.
Suhartini mengatakan program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Kota Batam yang sejak awal dikembangkan untuk industri, perdagangan, dan pariwisata memang tidak memiliki kawasan pertanian. Oleh karena itu kebutuhan pangannya selalu dipasok dari luar daerah.
Namun beberapa tahun belakangan, sebagian masyarakat yang memiliki talenta di bidang pertanian, lakukan kegiatan pertanian di Batam. Kegiatan dilaksanakan di lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Sebab itulah pemerintah berpikir untuk menyediakan lahan secara formal bagi masyarakat petani ini.
“Pemko Batam menyadari bahwa pertanian ini terkait dengan ketahanan pangan. Karena itu Walikota ingin beri lebih perhatian pada pertanian ini. 2017 dimulai perencanaan, DED-nya. Dan kita sudah komunikasikan ke Kementerian. Program ini bisa mendapat bantuan dari kementerian karena Batam perbatasan. Menteri punya kebijakan, pertanian pangan di daerah perbatasan harus diperkuat,” kata Suhartini.
