PARTAI Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik klaim sepihak Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku mempunyai big data yang berisi suara rakyat ingin pemilu ditunda.
Elite Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Luhut untuk menghentikan wacana penundaan pemilu. “Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Kamhar mengatakan big data yang diklaim Luhut jauh berbeda dengan hasil berbagai survei. Data itu pun pernah diungkap Ketum PKB Muhaimin Iskandar, namun dipertanyakan kebenarannya, Untuk itu, dia meminta agar Luhut tak mengulang data tersebut.
“Argumentasi big data yang disampaikan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin yang kemudian direspon kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” ujarnya.
Kamhar lantas meminta Jokowi untuk mencontoh kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan SBY tak pernah haus dengan kekuasaan.
“Ada baiknya belajar dari Pak SBY yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden di kala survei kepuasan publik mencapai 72% di periode kedua pemerintahannya. Kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnul khotimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan,” ujarnya.
Kamhar juga meminta Jokowi untuk tidak terpengaruh dengan pihak yang berusaha melanggar konstitusi. Termasuk pihak yang ingin mengamandemen konstitusi demi melancarkan usulan penundaan pemilu.
“Jika Presiden Jokowi ingin husnul khotimah di akhir periode keduanya ini, beliau mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berfikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi. Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional. Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat,” ucapnya.
Senada, PKS juga menilai klaim Luhut hanya sepihak. “Saya tidak tahu big data yang dimaksud oleh Pak Luhut ya. Tapi bisa saja itu klaim sepihak dari data yang beliau miliki,” kata Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Kholid menilai apa yang diklaim Luhut tidak jelas sumbernya berbeda dengan hasil survei yang menyatakan mayoritas publik tidak setuju wacana penundaan pemilu ataupun presiden 3 periode. Dia menganggap apa yang diklaim Luhut hanya untuk menjustifikasi penundaan pemilu.
“Sumbernya juga tidak jelas. Metodologinya tidak jelas. Seperti apa. Yang jelas hasil survey dari beberapa lembaga survei menyatakan mayoritas rakyat tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Jadi klaim big data itu hanya cara pemerintah menjustifikasi penundaan pemilu saja,” ujarnya.
Kholid meminta Luhut untuk bersikap negarawan serta memberikan masukan bijaksana kepada presiden. Dia mengatakan sikap Luhut mengungkap big data itu menunjukkan uportunis dan pragmatis.
“Seharusnya, sebagai pemimpin, Pak Luhut bersikap yang negarawan. Berikan masukan yang bijaksana kepada Presiden. Jangan terlalu prematur dengan klaim big data yang tidak jelas sumber data dan metodologinya sudah dibuat menggiring opini publik untuk menunda pemilu. Ini sikap yang oportunis dan pragmatis,” ujarnya.
Luhut Ungkap Big Data Berisi Suara Rakyat Ingin Tunda Pemilu
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” ujarnya.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
“Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak,” ucapnya.
(*)
sumber: detik.com
