BURUH yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam serta Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di depan Gedung Pertamina, Batam Centre, Selasa (6/9) sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WIB, aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 500 orang ini bergerak menuju Kantor Wali Kota Batam untuk melakukan aksi serupa.
Tuntutan massa ada 3 yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law-UU Cipta Kerja dan naikkan Upah Minimum Kerja (UMK) Batam tahun 2023.
Pantauan GoWest Indonesia, massa bergerak dari Simpang Panbil Mukakuning sekitar pukul 08.30 WIB. Sebelum massa tiba, polisi sudah menempatkan anggotanya di seputar lokasi tujuan orasi, yakni Gedung Pertamina, Gedung Wali Kota Batam, dan Gedung DPRD Batam.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon mengatakan kenaikan BBM sekitar 30 persen ini akan menekan angka inflasi hingga 6-8 persen.
“Kami minta upah disesuaikan sebesar 10-13 persen. Inflasi akan semakin tinggi, dan tiap tahun begini terus, harga-harga (barang kebutuhan pokok) terus naik,” katanya.
Ia menyampaikan sejumlah opsi yang dianggap dapat meringankan golongan buruh di Batam, saat kenaikan harga BBM.
Pertama, buruh meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengimbau perusahaan khususnya manufaktur menambah jumlah bus antar jemput.
Kemudian, menggelar kembali program sembako murah, dan terakhir Pemko Batam diminta membuat struktur skala upah.
Sementara itu, saat berdemo di Gedung Pertamina Batam, pihak pendemo diterima untuk berdiskusi oleh Sales Area Manager Pertamina Provinsi Kepri, Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa Pertamina di Kepri berfungsi sebagai operator dan penerima kebijakan dari pemerintah pusat.
Mahfud juga menjelaskan bahwa ada kekhawatiran terkait kelangkaan BBM, dan ia memastikan bahwa hal itu tidak terjadi. Stok BBM dipastikan aman dalam 5 hari ke depan.
“Dalam 5 hari ke depan kita sudah mengatur terkait stok, seperti itu sistem kami. Yang jelas semua disesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Saat orasi di Kantor Wali Kota Batam, pihak pendemo diterima oleh Kepala Satpol PP, Reza Khadafi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti.
Reza mengatakan ia yakin bahwa pemerintah pusat sudah pasti merespon dampak dari kenaikan harga BBM.
“Ini supaya efeknya tidak seburuk yang dibayangkan,” jelasnya.
Reza berjanji akan menyampaikan tuntutan dari pendemo kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. “Kami akan bantu sampaikan ke Pak Wali, karena ini menyangkut daya beli masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga akan mengawasi harga (kebutuhan pokok) di pasar,” tegasnya (leo).
