ASIAN Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan menjadi investor pemberi pinjaman untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) dengan rute Batam-Tanjung Sauh. Sistem permodalannya berupa pinjam sebesar US$ 300 juta. AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang berkantor pusat di Beijing, China.
Adapun pembangunan Jembatan Babin rute Batam-Tanjung Sauh ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pekerjaan konstruksi senilai US$ 236,88 juta atau setara Rp 3,695 triliun, termasuk pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat.
Lalu, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi senilai USD 11,84 juta atau setara Rp 184 miliar untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.
Dan terakhir, komponen project management consultacy service senilai US$ 1,38 juta atau setara Rp 21,52 miliar untuk membiayai konsultan manajemen projek.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan pembangunan rute Batam-Tanjung Sauh ini, masih menunggu proses penyelidikan tanah yang dibiayai oleh Kementerian PUPR di 16 titik selesai.
“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 landing point Batam-Tanjung Sauh sudah bisa dilelang karena itu loan pemerintah yang akan dibiayai oleh AIIB dan sisanya nanti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” kata Ansar usai menandatangani perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR, AIIB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tentang persiapan pembangunan Jembatan Babin Rute Batam-Tanjung Sauh di Tanjung Pinang, Senin (9/1).
Sekilas mengenai AIIB, merupakan bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan hasil ekonomi dan sosial di Asia. Saat ini, AIIB beranggotakan 105 bank, yang terdiri dari 42 dari Asia, 26 dari Eropa, 20 dari Afrika, 8 dari Oseania, 8 dari Amerika Selatan dan 1 dari Amerika Utara.
Perjanjian kerja sama ini menghasilkan timeline antara lain penilaian proyek yang diperkirakan pada kuartal ke-4 2023, kriteria dan pengajuan kesiapan yang telah diperbarui diperkirakan pertengahan kuartal ke-4 2023, dan Penerbitan daftar kegiatan diperkirakan kuartal ke-1 2024.
Kemudian, negosiasi pinjaman diperkirakan akhir kuartal ke-1 2024, persetujuan dewan diperkirakan awal kuartal ke-2 2024, dan terakhir penandatanganan pinjaman diperkirakan selambat-lambatnya akhir kuartal ke-2 2024.
Ansar menambahkan dalam perjanjian kerja sama ini, Pemprov Kepri memiliki tugas mengurus penyerahan lahan di sisi Tanjung Sauh, Pulau Buay dan landing point Pulau Bintan. Sedangkan landing point Pulau Batam diserahkan kepada BP Batam.
“Saat ini proses pembebasan lahan ada 7 sertifikat yang masih dalam proses penyelesaian di BPN. Semua proses konsinyasi di pengadilan telah selesai. Kalau semua sudah rampung, lahan akan kita serahkan sekaligus kepada Kementerian PUPR,” ucapnya.
Sebagai informasi, untuk memastikan kelayakan teknis desain jembatan khususnya pada penyelidikan tanah, tahun ini Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Anggaran tersebut untuk penyelesaian kekurangan penyelidikan tanah sebanyak 16 titik untuk Jembatan sisi Pulau Batam – Tanjung Sauh, 2 titik dengan skema KPBU, lalu sebagai tambahan serta melengkapi dokumen detail engineering design (DED) yang telah diperbarui.
“Proses penandatanganan kontrak kerja soil investigation ini direncanakan pada bulan Februari 2023 dan diharapkan selesai paling lambat bulan September 2023,” paparnya.
Jembatan Babin sendiri direncanakan akan melewati Batam, lalu Tanjung Sauh, lalu berakhir di Bintan (leo).
